Takut DNA-nya Dicuri, Macron Tolak Tes COVID-19 di Rusia
- ANTARA/Sputnik/Kremlin
VIVA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menolak permintaan Kremlin agar dia menjalani tes COVID-19 ketika berada di Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pekan ini. Menurut dua orang sumber yang ikut dalam rombongan Macron, penolakan itu dimaksudkan untuk mencegah Rusia mencuri DNA Macron.
Akibatnya, Macron harus menjaga jarak dengan Puting selama pembicaraan tentang krisis Ukraina yang berlangsung lama di Moskow.
Para pengamat dikejutkan dengan gambar-gambar Macron dan Putin yang duduk saling berhadapan pada sebuah meja sepanjang empat meter selama berbicara pada Senin 7 Februari 2022. Beberapa diplomat dan lainnya mengatakan Putin mungkin sedang ingin menyampaikan sebuah pesan diplomatik.
Namun, dua orang sumber yang mengetahui protokol kesehatan presiden Prancis mengatakan kepada Reuters bahwa Macron diberikan pilihan: menjalani tes PCR yang dilakukan pemerintah Rusia dan diizinkan berdekatan dengan Putin, atau menolak dan harus menaati aturan jaga jarak yang lebih ketat.
"Kami sangat paham bahwa itu artinya tak ada jabat tangan dan (duduk di) meja panjang. Tapi kami tak bisa menerima (jika) mereka mendapatkan DNA presiden (Macron)," kata seorang sumber kepada Reuters.
Sumber itu merujuk pada masalah keamanan jika pemimpin Prancis itu dites oleh dokter Rusia. Juru bicara Kremlin belum menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar.
Sumber kedua dalam rombongan Macron memastikan presiden itu menolak diuji dengan tes PCR Rusia. Dia mengatakan Macron memilih diuji dengan sebuah tes PCR Prancis sebelum berangkat dan sebuah tes antigen oleh dokternya sendiri ketika tiba di Rusia.
"Pihak Rusia memberi tahu kami bahwa Putin perlu dijaga dalam batas kesehatan yang ketat," kata sumber tersebut.
Pada Kamis (10/2), tiga hari setelah Macron dan Putin saling menjaga jarak dalam pertemuan, pemimpin Rusia itu menerima Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Kedua pemimpin itu berjabat tangan, duduk saling berdekatan, dan hanya dipisahkan oleh sebuah meja kopi kecil. (Ant/Antara)
KPUD Jakarta Sebut Suara Suara yang Rusak dan Kurang Ada 51 Ribu Lembar
KPU DKI Jakarta, kata Nelvia Gustina, melakukan komunikasi dengan pihak penyedia agar dapat memenuhi kebutuhan surat suara rusak dan kurang maksimal pada 6 November 2024.
