Jerman Ingin Datangkan 400 Ribu Pekerja dari Luar Negeri per Tahun
- Pixabay
VIVA – Pemerintah koalisi baru Jerman ingin untuk menarik 400.000 pekerja berkualitas dari luar negeri per tahun guna mengatasi baik ketidakseimbangan demografis, maupun kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting yang berisiko mengganggu pemulihan dari pandemi COVID-19.
“Kekurangan pekerja terampil menjadi semakin serius saat ini, sehingga secara dramatis memperlambat ekonomi kami,” kata Christian Duerr, pemimpin parlemen dari Partai Demokrat Bebas (FDP) kepada majalah bisnis WirtschaftsWoche.
“Kami hanya bisa mengatasi masalah angkatan kerja yang menua di bawah kendali kebijakan imigrasi modern. Kami harus mencapai target 400.000 pekerja terampil dari luar negeri secepat mungkin,” tambah Duerr.
Kanselir dari Sosial Demokrat Olaf Scholz, Duerr dari FDP dan pegiat lingkungan Greens sudah menyetujui kesepakatan koalisi mereka tentang langkah-langkah seperti sistem poin untuk spesialis dari negara-negara di luar Uni Eropa dan menaikkan upah minimum menjadi 12 euro atau Rp195.000 per jam guna membuat bekerja di Jerman lebih menarik.
Institut Ekonomi Jerman yang ramah pengusaha memperkirakan angkatan kerja akan berkurang lebih dari dari 300.000 orang tahun ini karena ada lebih banyak pekerja tua yang pensiun ketimbang pekerja muda yang memasuki pasar tenaga kerja.
Kesenjangan ini diperkirakan akan bertambah menjadi lebih dari 650.000 orang di 2029 yang menyebabkan akumulasi kekurangan orang di usia produktif pada 2030 sekitar lima juta orang.
Jumlah pekerja Jerman tumbuh hampir 45 juta tahun lalu kendati diserang pandemi COVID-19.
Setelah beberapa dekade tingkat kelahiran rendah dan migrasi tidak merata, angkatan kerja yang merosot juga menimbulkan bom waktu demografi bagi sistem pensiun publik Jerman.
Kondisi itu mengakibatkan lebih sedikit pekerja yang dibebani tugas membiayai pensiun sejumlah besar pensiunan yang menikmati harapan hidup lebih lama. (Ant/Antara)
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
