11 Fakta China Sedang Bangun 'Dubai Baru', Dibuat Selama 25 Tahun

VIVA – China danai proyek besar yang bisa dikatakan bak Dubai Baru di negara Sri Lanka. Kota yang dibangun di atas pasir ini diklaim akan menyaingi pusat keuangan dunia lainnya seperti Dubai, Singapura hingga Hong Kong.

Hal itu merupakan sebutan para pejabat Sri Lanka menggambarkan proyek Kota Pelabuhan Kolombo (Colombo Port City), sebuah kota metropolitan berkilau yang menjulang tinggi di sepanjang tepi laut ibu kota negara itu. Simak fakta-fakta Dubai baru bikinan China di Srilanka berikut ini yang dikutip dari BBC.

Tempat ini di bangun di sebelah kawasan bisnis Kolombo yang rimbun, hamparan pasir yang direklamasi dari laut. Tempat ini sedang diubah menjadi kota berteknologi tinggi. Kota itu diproyeksi akan menjadi pusat keuangan internasional lepas pantai, area perumahan dan marina yang akan setara dengan Dubai, Monako atau Hong Kong. Anggota Komisi Ekonomi Kota Pelabuhan Kolombo, Saliya Wickramasuriya mengatakan, tanah reklamasi ini memberi Sri Lanka kesempatan untuk menggambar ulang peta dan membangun kota dengan proporsi dan fungsionalitas kelas dunia yang mampu bersaing dengan Dubai atau Singapura.

Dalam hal ini, para kritikus mempertanyakan seberapa besar perubahan ekonomi yang akan terjadi di Sri Lanka. Sebagai permulaan, untuk membuat 665 hektare (2,6 km persegi) lahan baru, negara tersebut membutuhkan investasi dari China Harbour Engineering Company (CHEC) sebesar $1,4 miliar. Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut telah diberikan 43% dari itu dengan sewa 99 tahun.

Setelah beberapa tahun pengerukan, kegiatan konstruksi itu mendapatkan momentum yang pada akhirnya kota baru mulai terbentuk. Mobil derek besar yang diawasi para insinyur China sedang memindahkan pelat beton, sementara penggerak tanah mengisi truk dengan berton-ton pasir. Sebuah sungai yang melewati tanah reklamasi telah dikeruk, dan kemungkinan akan menjadi akses untuk perahu kecil dan kapal pesiar.

Para pejabat memperkirakan pembuatan kota baru itu akan memakan waktu sekitar 25 tahun. Proyek itu merupakan yang pertama di Asia Selatan. Sri Lanka mengatakan, hak atas tanah itu berada di bawah kendalinya dan area yang diberikan kepada China akan disewakan oleh perusahaan multinasional, bank, dan perusahaan lain.

Dikabarkan jika pemerintah juga dapat mengenakan retribusi atas pendapatan para investor. Diperkirakan, orang yang akan tinggal di kota baru ini sekitar 80.000 orang, yang akan menawarkan pembebasan pajak bagi mereka yang berinvestasi dan berbisnis disana. Semua transaksi di kawasan ekonomi khusus, termasuk gaji, akan dilakukan dalam dolar AS.



Kota yang dibangun di atas pasir diklaim akan menyaingi pusat keuangan lainnya

Photo :

• Sumber BBC

Proyek Kota Pelabuhan ini diresmikan saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Kolombo pada tahun 2014, setahun setelah ia meluncurkan Belt and Road Initiative sebuah program ambisius Beijing untuk membangun jaringan infrastruktur jalan, kereta api dan maritim di seluruh Asia dan Eropa untuk meningkatkan perdagangan.

Sri Lanka meminta bantuan keuangan kepada China untuk membangun kembali negara itu usai perang panjang dengan separatis Tamil yang berakhir pada tahun 2009. Negara-negara Barat telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di negara Asia Selatan itu.

Pada saat kunjungan Xi Jinping itu, Mahinda Rajapaksa yang menjabat sebagai presiden Sri Lanka, tetapi dia kalah dalam pemilihan akhir tahun itu, dengan keprihatinan atas pinjaman China khususnya untuk pelabuhan besar di selatan di Hambantota menjadi salah satu masalah di benak pemilih.

Delapan tahun kemudian, Rajapaksa sekarang kembali berkuasa, sebagai perdana menteri, dengan adiknya Gotabaya sebagai presiden. Dan, Pelabuhan Hambantota tidak lagi berada di tangan Sri Lanka.

Srilanka Serahkan Hambantota Kendali China

Pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada kendali China setelah kesulitan melunasi utang kepada perusahaan-perusahaan China yang  sebagian dari uang yang diperoleh dilaporkan digunakan untuk melunasi utang lainnya.
Tidak heran jika tidak semua orang di Sri Lanka memiliki antusiasme yang sama dengan yang dimiliki pejabat Port City terhadap proyek tersebut. Kekhawatiran atas skema pinjaman ini sangat besar, termasuk juga dampak dari lingkungan yang dapat ditimbulkan dari proyek sebesar itu. Yang lain khawatir, manfaat dari perkembangan semacam itu tidak akan menguntungkan negara sebanyak yang digemborkan oleh para pendukungnya.

Ada Kekhawatiran Dari Negara Lain

Ekonom dari Lembaga Penelitian Verite, Deshal de Mel mengatakan jika satu potensi negatif di sekitar Port City adalah fakta bahwa ada tax holiday yang sangat signifikan yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya. Ada kemungkinan tax holiday hingga 40 tahun untuk beberapa investor. Memiliki konsesi pajak yang besar ini tidak meningkatkan proposisi pendapatan Sri Lanka secara keseluruhan. Kebijakan pajak itu telah memicu kekhawatiran lain. AS telah memperingatkan bahwa lingkungan bisnis yang longgar bisa menjadi surga bagi para pencuci uang.

Mohamed Ali Sabry, menteri kehakiman Sri Lanka, tidak setuju. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi karena hukum pidana umum berlaku di sini. Mereka memiliki tindakan pencucian uang dan memiliki unit intelijen keuangan. Jadi, dengan semua hal itu tidak mungkin seseorang bisa keluar darinya.

Dengan China yang semakin kuat di panggung global, ada juga kekhawatiran atas ambisi strategis jangka panjangnya. Jejak China yang tumbuh di Sri Lanka menimbulkan kekhawatiran bagi India yang secara tradisional memandang Sri Lanka sebagai halaman belakangnya.

Colombo Port City memiliki tujuan untuk memikat perusahaan multinasional dan investor yang sudah berbasis di India, yang dapat mengurangi investasi dan peluang kerja di sana. Namun beberapa pihak mengatakan Sri Lanka juga memiliki banyak kekhawatiran dari Kota Pelabuhan Kolombo. Pada tahun 2020, Laos menghindari kebangkrutan dengan menjual sebagian jaringan energinya ke China untuk membantu mendanai jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara.

Anggota parlemen oposisi Rajitha Senaratne mengatakan jika saat ini cara pemerintah Sri Lanka telah menyetujui China, China telah mengambil alih sebanyak-banyaknya yang ada di Port City. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti, sebenarnya Sri Lanka tidak akan memiliki suara dalam proyek ini. Akademisi China Zhou Bo tidak setuju, dengan mengatakan tujuan pembangunan ini adalah agar kedua negara mendapat manfaat.

"Program Belt and Road Initiative dari China bukanlah amal. Kami juga ingin saling menguntungkan. Itu berarti kami juga ingin investasi kami memiliki pengembalian ekonomi," kata Zhou, mantan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat yang sekarang bekerja di Universitas Tsinghua di Beijing, dikutip BBC. Ia mengatakan jika China tidak berniat menjebak negara mana pun ke dalam utang.

Pejabat Sri Lanka mengambil posisi yang sama. Saliya Wickramasuriya, dari Komisi Ekonomi Kota Pelabuhan mengatakan jika seluruh wilayah berada di bawah kendali kedaulatan Sri Lanka. Hak untuk berpatroli, polisi, imigrasi, dan tugas keamanan nasional lainnya berada di tangan pemerintah Sri Lanka. Namun, Sri Lanka yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memiliki pilihan yang terbatas.

Pandemi COVID-19 telah menghancurkan sektor pariwisata dan mengurangi lapangan kerja di luar negeri, membuat cadangan devisa negara itu anjlok. Utang luar negeri Sri Lanka telah melonjak menjadi lebih dari $45 miliar dan sekitar $8 miliar di antaranya hanya dari China. Di tengah permohonan bantuan keuangan, Sri Lanka pekan lalu meminta kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi untuk merestrukturisasi pembayaran utangnya ke Beijing.

Namun, dengan penurunan peringkat berulang kali oleh lembaga pemeringkat internasional, peluang Kolombo untuk menarik para investor internasional atas pinjaman lebih lanjut yang tampak tipis. Hanya China yang memiliki ambisi jangka panjang dan berkantong tebal. Ada kemungkinan ikatan beberapa percaya, kota seperti "Hong Kong di Sri Lanka" ini akan membantu China mengencangkan cengkeramannya di Asia selatan di tahun-tahun mendatang.

Halaman Selanjutnya

Ekonom dari Lembaga Penelitian Verite, Deshal de Mel mengatakan jika satu potensi negatif di sekitar Port City adalah fakta bahwa ada tax holiday yang sangat signifikan yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya. Ada kemungkinan tax holiday hingga 40 tahun untuk beberapa investor. Memiliki konsesi pajak yang besar ini tidak meningkatkan proposisi pendapatan Sri Lanka secara keseluruhan. Kebijakan pajak itu telah memicu kekhawatiran lain. AS telah memperingatkan bahwa lingkungan bisnis yang longgar bisa menjadi surga bagi para pencuci uang.