Austria Lockdown 2 Juta Warganya yang Tak Divaksin
- Ist/bbc
VIVA – Austria memberlakukan penguncian wilayah (lockdown) bagi sekitar dua juta warganya yang tidak divaksin COVID-19 pada Senin.
Pembatasan pergerakan dilakukan dengan pemeriksaan ketat oleh polisi untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut.
Pemerintah yang dipimpin partai konservatif mengatakan sekitar dua juta orang di negara berpenduduk sekitar sembilan juta jiwa itu sekarang hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka untuk sejumlah alasan terbatas, seperti bepergian untuk bekerja atau berbelanja kebutuhan pokok.
Penguncian dilakukan untuk melawan lonjakan infeksi yang dipicu oleh tingkat vaksinasi penuh yang hanya sekitar 65 persen dari populasi, salah satu yang terendah di Eropa barat.
Menjadi salah satu negara paling terpukul oleh gelombang keempat COVID-19 di Eropa, Austria mempertimbangkan untuk kembali memberlakukan lockdown.
"Tujuan saya sangat jelas: untuk mendorong mereka yang tidak divaksin agar divaksin, bukan untuk mengarantina yang tidak divaksin," kata Kanselir Alexander Schallenberg kepada radio ORF ketika dia menjelaskan tentang penguncian yang diumumkan pada Minggu (14/11).
Banyak warga Austria skeptis terhadap vaksin. Pandangan ini didorong oleh Partai Kebebasan sayap kanan, yang merencanakan protes terhadap kebijakan penanganan virus corona oleh pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah mencatat peningkatan jumlah vaksinasi warga Austria untuk suntikan dosis pertama, sejak orang-orang yang tidak divaksin dilarang mengunjungi restoran, kafe, bioskop, dan tempat ski minggu lalu.
Polisi sedang melakukan pemeriksaan ekstra dan Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer mengatakan bahwa mereka akan memeriksa status vaksinasi semua anggota masyarakat yang berinteraksi dengan mereka.
Namun, ada keraguan yang meluas termasuk di kalangan konservatif dan polisi tentang apakah lockdown dapat ditegakkan dengan benar.
Pasalnya, mungkin sulit untuk memverifikasi apakah orang yang tidak divaksin sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang memang diperbolehkan, atau pergi berbelanja barang tidak penting, yang termasuk dilarang. (Ant/Antara)
Menteri Ara Setuju Tapera Bersifat Sukarela: Jangan Maksa-maksa
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.
