Indonesia Kembali Terima Bantuan Vaksin dari Inggris
VIVA – Sebanyak 134.560 dosis vaksin AstraZeneca pemberian pemerintah Inggris telah diterima oleh Indonesia bersamaan dengan kedatangan 4 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi dalam pengiriman tahap ke-111.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pengiriman vaksin itu diterima pada Selasa (2/11) dan merupakan pengiriman dukungan vaksin dari Pemerintah Inggris untuk ketiga kalinya.
“Sebanyak 134.560 dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur bilateral,” kata Retno dalam pernyataan tertulis Kementerian Kominfo yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dengan pengiriman tersebut, Indonesia telah menerima total sebanyak 1 juta dosis vaksin AstraZeneca dari Inggris.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Inggris untuk mendukung penanganan pandemi di Indonesia, kata Menlu.
“Oleh karena itu, atas nama bangsa Indonesia saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Inggris atas dukungan ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa di masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi solidaritas dan dukungan yang diberikan oleh Inggris, yang merupakan mitra strategis Indonesia.
“Saya meyakini melalui kerja sama erat dengan berbagai mitra, kita akan bersama-sama melalui pandemi ini,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menjelaskan bahwa lancarnya kedatangan vaksin mendorong percepatan dan perluasan program vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa total vaksin yang telah tiba di Tanah Air, yang berasal dari berbagai perusahaan pengembang, baik dalam bentuk curah maupun jadi, telah mencapai 321.529.220 dosis.
Saat ini sekitar 120 juta masyarakat Indonesia telah menjalani vaksinasi, 73 juta di antaranya telah mendapatkan dua dosis. (Ant/Antara)
Menlu Inggris Blak-blakan Sebut Israel sebagai Kekuatan Penjajah
Menteri Luar Negeri Inggris menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
