Percekcokan Presiden Prancis dan PM Australia Bocor ke Media
- The Independent
VIVA – Media Australia pada Selasa 2 November 2021 menerbitkan rangkaian pertukaran pesan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, saat Canberra berupaya menepis tuduhan telah berbohong kepada Paris soal kontrak kapal selam senilai miliaran dolar.
Australia membatalkan kesepakatan itu dengan perusahaan kontraktor pertahanan Prancis, Naval Group, pada September tahun lalu.
Sebagai gantinya, Australia membangun sedikitnya 12 kapal selam bertenaga nuklir setelah negara itu membuat perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Pembatalan tersebut telah meretakkan hubungan bilateral antara Australia dan Prancis.
Macron pada Minggu 31 Oktober 2021 mengatakan bahwa Morrison berbohong kepadanya soal niat Australia. Tuduhan itu dibantah oleh Morrison.
Tuduhan itu tidak pernah terjadi sebelumnya di antara negara-negara yang bersekutu.
Menurut seorang sumber yang mengetahui pesan-pesan yang saling dikirimkan kedua pemimpin negara itu, Morrison berusaha menelepon Macron soal kontrak kapal selam itu pada 14 September, dua hari sebelum kesepakatan dengan AS dan Inggris diumumkan.
Saat itu, kata sumber tersebut, Macron menanggapi dengan mengirimkan pesan berbunyi, "Saya harus berharap ada kabar baik atau kabar buruk tentang ambisi bersama soal kapal selam?"
Tidak ada bocoran pesan seputar tanggapan Morrison soal pertanyaan Macron itu.
Sumber tersebut menolak disebutkan namanya dengan alasan masalah yang ia ungkapkan itu sensitif.
Prancis mengatakan bahwa Australia tidak berusaha memberi tahu pihaknya soal pembatalan itu sampai kemudian Pemerintah Australia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan AS dan Inggris.
Bulan ini, Uni Eropa untuk kedua kalinya menunda putaran pembicaraan berikutnya soal kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas, di tengah kemarahan yang mendidih atas keputusan Canberra membatalkan kontrak dengan Prancis. (Ant/Antara)
Setelah Mary Jane, Menko Yusril: Prancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Prancis dan Australia mengajukan permohonan pemindahan napi
