Heboh Penguasa Dubai Sadap HP Eks Istri Pakai Software Israel Pegasus
- Autoevolution
VIVA – Kasus perceraian penguasa Dubai Sheikh Mohammed Al Maktoum dengan mantan istrinya Putri Haya dari Yordania masih berlanjut di Pengadilan Inggris. Kali ini pengadilan menemukan bahwa pengusa Dubai tersebut melakukan penyadapan terhadap ponsel Putri Haya.
Sementara itu ponsel teman-teman dekat sekaligus kolega bisnis Putri Haya yaitu Baroness Fiona Shackleton QC dan Nick Manners juga disebut menjadi target Sheikh Mohammed Al Maktoum. Dikutip dari BBC, Putri Haya mengatakan penyadapan teknologi itu membuat dia selama ini merasa bak diburu dan menjadi target ancaman.
Namun penguasa Dubai tersebut membantah melakukan penyadapan. Dia mengatakan segala bukti yang dia bawa tentang Putri Haya adalah berdasarkan cara legal dan bukan karena penyadapan terhadap kehidupan pribadi.
Pengadilan Tinggi di Inggris pada Rabu petang menunjukkan bahwa penyadapan jelas melanggar UU Tindak Pidana dalam Rumah Tangga dan UU ECHR. Tindakan itu adalah sebuah penyelewengan kekuasaan yang bisa menyebabkan perampasan hak oknum yang menjadi objeknya.
Disebutkan bahwa ponsel milik Putri Haya, dua teman dekatnya dan asisten pribadinya hingga ponsel dua pengawal Putri Haya menjadi objek sadapan teknologi mata-mata. Bahkan softaware yang digunakan adalah Pegasus yang merupakan teknologi sadap milik Israel.
Menurut fakta persidangan, pemasangan teknologi mata-mata itu dikerjakan oleh para pengawal dan pembantu raja, ayah Sheikh Mohammed. Software Pegasus sendiri memata-matai objeknya dengan detail dan rinci. Dengan Pegasus, software itu bisa mengirimkan data lokasi orang yang disadap, membaca pesan SMS mereka, email bahkan pesan yang dikirim dalam berbagai aplikasi.
Tak hanya itu foto-foto dalam ponsel, panggilan telepon, daftar kontak hingga kata kunci dan tanggal reminder pertemuan si pemilik ponsel yang ditempeli juga bisa diserap oleh Pegasus.
Puluhan Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintah Beri Sanksi Israel
Lebih dari 60 anggota parlemen Inggris mendesak Menteri Luar Negeri untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel karena “telah berulang kali melanggar hukum internasional.”
