Perangi Kesenjangan Kaya Miskin, China Tertibkan Konglomerat
- bbc
Dalam beberapa bulan terakhir hampir setiap hari muncul berita pemerintah China menindak pelaku bisnis yang "menyimpang" atau hal-hal yang dipandang "tidak beres".
Banyaknya pengumuman peraturan baru yang keras dan penegakan peraturan yang sudah ada secara ketat.
Target "operasi" ini adalah perusahaan-perusahaan kelas kakap di negara itu.
Seperti yang telah dijelaskan dalam artikel sebelumnya mengenai perkembangan terkini di China, langkah-langkah itu merupakan bagian dari kebijakan terpusat yang digagas Presiden Xi Jinping, disebut inisiatif "kemakmuran bersama."
Ini istilah yang tidak asing lagi di China. Bahkan sudah muncul sejak tahun 1950-an, saat digunakan oleh pemimpin pertama Republik Rakyat China, Mao Zedong.
Sejak peringatan HUT ke-100 Partai Komunis China (PKC) beberapa waktu lalu telah jadi sinyalemen bahwa istilah itu kembali digunakan sebagai pedoman kebijakan pemerintah pusat.
Kunci dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengatasi jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negara itu.
Namun, sebagian pihak menilai kebijakan baru itu justru berpotensi membahayakan kebangkitan ekonomi terbesar kedua di dunia itu sekaligus menimbulkan ancaman eksistensial bagi PKC.
Langkah-langkah keras yang diterapkan belakangan ini juga dipandang sebagai cara untuk mengendalikan para konglomerat yang telah bermunculan dengan pesatnya sekaligus memberi lebih banyak ruang bagi konsumen dan pekerja di perusahaan mereka untuk bersuara terkait bagaimana menjalankan usaha sekaligus mendistribusikan pendapatan.
