7 Pejabat PBB Diusir dari Ethiopia, AS Ikut Berang

Ilustrasi PBB
Sumber :
  • sputniknews

VIVA – Amerika Serikat mengecam pengusiran tujuh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Ethiopia, demikian disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Kamis (30/9).

Menteri Ara Setuju Tapera Bersifat Sukarela: Jangan Maksa-maksa

Menurut Psaki, pemerintah AS tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang menghalangi upaya kemanusiaan di Ethiopia.

Pengusiran itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Ethiopia dua hari setelah kepala lembaga bantuan PBB mengatakan bahwa blokade pemerintah terhadap bantuan kemanusiaan berpotensi membuat ratusan ribu orang di Tigray, kawasan di utara, menderita kelaparan.

Indonesia di Atas AS dan Rusia dalam Hal Ini

"Pemerintah AS mengutuk keras tindakan pemerintah Ethiopia yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengusir para petinggi semua organisasi PBB yang terlibat dalam operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung," kata Psaki saat konferensi pers.

"Ini menodai suara hati kita semua dan harus dihentikan." 

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Psaki meminta Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain agar segera bereaksi untuk menjelaskan kepada pemerintah Ethiopia bahwa menghalau operasi kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

AS kerap menyerukan agar perundingan dilangsungkan untuk mengakhiri konflik di Tigray antara pasukan federal dan mereka yang bersekutu dengan partai politik penguasa kawasan, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Sejak konflik muncul pada November, ribuan orang tewas dan lebih dari dua juta orang menyelamatkan diri.

Pada Juli, konflik Tigray merembet ke daerah-daerah sekitarnya, yaitu Amhara dan Afar, hingga menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

Psaki memperingatkan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi  jika tidak ada perubahan yang jelas dan konkret,

Psaki mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden siap "mengambil tindakan agresif" berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan awal September.

Perintah itu memungkinkan Washington menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertikai jika mereka menghalangi akses kemanusiaan, melakukan pelanggaran HAM serius, atau memperpanjang konflik.

"Kita harus melihat progres yang berarti dalam beberapa pekan untuk memulai pembahasan mencapai gencatan senjata, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan dan memastikan HAM dihormati. Tanpa adanya progres yang signifikan, kami akan bertindak --dan kami mempunyai cara untuk melakukan itu," kata Psaki. (Ant/Antara)

Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

AS Berniat Kirim Senjata Nuklir ke Ukraina, Rusia: Tindakan Gila

Kementerian Luar Negeri Rusia angkat bicara terkait sebuah laporkan yang beredar bahwa Washington harus memberikan senjata nuklir kepada Ukraina.

img_title
VIVA.co.id
28 November 2024