Di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Politisasi dan Diskriminasi Vaksin
- Kementerian Luar Negeri RI
VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dilakukan secara virtual. Presiden menyampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19, termasuk masalah vaksin.
Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis 23 September 2021, Presiden Jokowi juga menyampaikan pandangannya soal pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
"Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," kata Presiden Jokowi, yang menyampaikan pidatonya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi WIB, 23 September 2021.
Baca juga: Jokowi Dorong Penguatan Ketahanan Kesehatan Dunia
Kepala Negara kembali menyinggung masalah vaksinasi. Menurut Presiden, setiap negara dalam menangani pandemi terutama terkait vaksinasi, kecepatan dan kemampuannya ada ketimpangan. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi "no one is safe until everyone is".
"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," katanya.
Ke depannya, Presiden Jokowi menilai perlu untuk menata ulang sistem ketahanan global. Harus ada mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global. Apakah itu pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.
"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelasnya.
Kedua, lanjut Jokowi, untuk memulihkan ekonomi global maka yang harus dikendalikan adalah pandemi. Maka yang diperlukan adalah kerja sama antar negara, saling membantu dalam pemulihan. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.
"Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," tambahnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Namun transformasi energi dan teknologi tetap harus melibatkan negara berkembang untuk mengembangkan industri dan menjadi produsen teknologi.
"Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ungkapnya.
Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.
Presiden Jokowi juga menyinggung potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Poins Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.
"Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," jelasnya.
