Lithuania Minta Warganya Tidak Beli dan Buang Ponsel China
- AnandTech
VIVA – Kementerian Pertahanan Lithuania meminta menyarankan masyarakat tidak membeli merek ponsel asal China dan membuang ponsel China yang mereka pakai sekarang karena masalah sensor. Laporan pemerintah setempat, dikutip dari Reuters, Rabu 22 September 2021, ponsel buatan China ditanami fitur menyensor konten.
Temuan dari badan keamanan siber mereka menunjukkan ponsel flaghship keluaran Xiaomi yang dijual di Eropa bisa mendeteksi dan menyensor konten seperti pembebasan Tibet "free Tibet", kemerdekaan Taiwan "long live Taiwan independence" dan soal demokrasi "democracy movement". Penyaringan konten juga berlaku untuk perlamban setelan utama. Total kata kunci yang masuk daftar sensor berjumlah 449 dalam bahasa China.
Menurut Pusat Keamanan Siber Nasional, Kementerian Pertahanan Lithuania, fitur tersebut sudah dimatikan untuk ponsel Xiaomi Mi 10T 5G yang dijual di Uni Eropa, namun, masih bisa dinyalakan dari jarak jauh. "Rekomendasi kami adalah tidak membeli ponsel baru merk China dan menyingkirkan ponsel yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Deputi Menteri Pertahanan Margiris Abukevicius. Xiaomi tidak memberikan pernyataan kepada Reuters tentang hal ini.
Laporan tersebut juga menyebutkan ponsel Xiaomi mengirimkan data terenkripsi ke server di Singapura. Lithuania juga menemukan celah keamanan pada ponsel P40 5G buatan Huawei. Sementara untuk merk OnePlus, tidak ditemukan kendala. Perwakilan Huawei untuk negara Baltik kepada kantor berita BNS menyatakan ponsel buatan mereka tidak mengirimkan data ke luar.
Hubungan China dengan Lithuania sedang renggang. China bulan lalu meminta Lithuania menarik duta besar mereka di Beijing, mereka juga akan menarik utusan China untuk Vilnius. Masalah ini bermula setelah Taiwan mengumumkan misi di Lithuania bernama Kantor Perwakilan Taiwan. Misi Taiwan di Eropa dan Amerika menggunakan nama kota Taipei, yang diklaim China sebagai wilayah mereka. (Ant/Antara)
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
