Bagaimana Para Influencer Dibayar Membungkam Demokrasi? Kasus Kenya

Menghadapi pelecehan atau gangguan dari influencer (pemengaruh) Kenya di Twitter seperti bertempur dalam perang gerilya, menurut seorang aktivis yang terlibat pertarungan hukum demi menghentikan perubahan atas sebuah undang-undang.

"Serangan itu dilancarkan kepada Anda sampai membuat Anda lelah," kata Daisy Amdany kepada BBC tentang serangan Twitter yang dihadapi oleh mereka yang membela kasus tersebut.

Hinaan itu menyebabkan seorang aktivis memilih keluar dari gerakan kampanye dan "setidaknya membuat tiga orang lain berhenti karena hujatan serta hoaks yang menimpa mereka," katanya.

Amdany menanggapi laporan organisasi nirlaba Mozilla Foundation - berjudul "Di dalam dunia yang sarat disinformasi bayaran di Kenya" - yang memuat temuan mengejutkan.

Ini menunjukkan bagaimana para penyandang dana membayar pasukan influencer di Twitter untuk menggalang kampanye disinformasi demi mendukung amandemen undang-undang dasar yang didukung pemerintah, yang dikenal sebagai Building Bridges Initiative (BBI).

RUU amandemen itu diklaim sebagai upaya mencegah kecurangan dalam pemilu, tapi dikritik sebagian kalangan karena malah dianggap akan melanggengkan kekuasaan para elit.

Pencurian tagar

Menurut penelitian yang dilakukan antara Mei dan Juni 2021, mereka dibayar untuk secara langsung melecehkan dan mendiskreditkan jurnalis, hakim, dan aktivis di Twitter.