China Ambil Alih Pangkalan Militer AS di Afghanistan?
- Xinhua/DW
VIVA – Pemerintah China menepis rumor tentang pengambilalihan pangkalan militer Bagram, Afghanistan, yang ditinggalkan pasukan militer Amerika Serikat.
"Saya katakan itu jelas-jelas berita palsu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Selasa (7/9).
Pangkalan udara Bagram sebelumnya menjadi basis kekuatan angkatan udara AS selama menjalankan misi di Afghanistan.
Meskipun memiliki satu landasan pacu, pangkalan Bagram yang berada di Provinsi Parwan, Afghanistan, tersebut bisa didarati pesawat militer berbadan lebar, seperti Lockheed Martin C-5 Galaxy dan Antonov An-255.
Selain tentang Bagram, rumor yang juga berkembang adalah pengambilalihan pangkalan udara Kandahar oleh Pakistan.
China dan pasukan gerilyawan Taliban yang baru saja berhasil menguasai Afghanistan sedang membahas masalah pengambilalihan tersebut.
Bahkan para teknisi Pakistan juga diisukan sedang menginspeksi lima bekas pangakalan udara AS di Afghanistan.
Sehari sebelumnya Wang menegaskan kembali bahwa sikap China terhadap Afghanistan sudah sangat jelas.
"Kami selalu menghormati kedaulatan, independensi dan integritas wilayah Afghanistan serta mendukung rakyat Afghanistan bebas memilih model pembangunan yang sesuai dengan situasi di sana," ujarnya.
Dalam konferensi pers di Kabul, Senin (6/9), juru bicara Taliban Zaibullah Mujahid menyatakan telah mengundang China, Pakistan, Rusia, Turki, dan Qatar dalam pengumuman formasi baru pemerintahan Afghanistan.
"Perang telah berakhir dan kami berharap situasi di Afghanistan stabil," ujarnya beberapa saat setelah pasukannya berhasil menguasai Lembah Panjshir.
Namun, Wang Wenbin belum memberikan jawaban atas telah diterima atau tidaknya undangan dari Taliban itu. (Ant/Antara)
Presiden China Xi Jinping: Solusi Dua-Negara Fundamental untuk Perdamaian Palestina
Implementasi solusi dua-negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka, adalah "fundamental" bagi perdamaian di Palestina, kata Presiden China Xi Jinping.
