Komodo dan Peringatan UNESCO agar Hentikan Bangun Lokasi Wisata

"Tapi sebelum [dokumen EIA] diperiksa, [UNESCO] sudah buat decision [berupa dokumen peringatan kepada Indonesia], dan kita tidak punya hak untuk menjelaskan," kata Wiratno.

Seharusnya, demikian kata Wiratno, UNESCO bertanya kepada pemerintah Indonesia untuk mencek ulang data yang dia dapatkan dari pihak lain.

Pemerintah pusat harus ubah total `grand design` Taman Nasional Komodo

Gregorius Afioma, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace yang berbasis di Labuan Bajo menganggap klaim pemerintah bahwa mereka mengganti "sarana yang lama", telah mereduksi persoalan yang sebenarnya.

Menurutnya, pembangunan prasarana di Pulau Rinca telah mengubah "substansi dan paradigma pariwisata alam", di mana dia khawatir nantinya komodo akan seperti berada di kebun binatang.

"Kalau tidak ada rusa atau kerbaunya tidak bermain di arena itu, bagaimana komodo bisa ke sana. Otomatis nanti ada manipulasi treatment kepada komodo seperti perlakuan di kebun binatang," kata Gregorius kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/08).

Dia juga khawatir pembangunan fisik di atas lahan itu akan mengubah lanskap di TNK yang merupakan ekosistem semua binatang yang ada di sana.

"Di lokasi yang dibangun bangunan itu, banyak komodo lalu-lalang," tambahnya.

Hal lain yang dia tekankan terkait `perubahan paradigma wisata` di Pulau Rinca adalah dampaknya akan dirasakan masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan pada pendekatan wisata alam.

"Di mana nanti semua aktor atau pelaku pebisnis sudah secara sistematis diserahkan kepada korporasi dan pemodal besar, dan membatasi ekonomi kecil," ujar Gregorius.

Dampak buruk lainnya yang dia khawatirkan dari perubahan paradigma wisata ini adalah lebih memetingkan sisi ekonomi ketimbang konservasinya.