Dubes RI Ungkap 7 Langkah Jitu China Bantai COVID-19, Bisa Ditiru
- Xinhua
VIVA – Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun membagikan pengalaman penanganan COVID-19 selama 1,5 tahun di China. Menurut dia, ada tujuh poin keberhasilan pemerintah China dalam menghadapi wabah COVID-19. Saat ini, sepuluh provinsi di China sudah bebas sama sekali dari COVID-19.
"Pertama, full response yaitu segera me-lockdown Kota Wuhan yang berpenduduk 10 juta dan Provinsi Hubei. Karena saat itu liburan menjelang Tahun Baru Cina dan akhir semester sehingga langsung dilockdown," kata Djauhari saat webinar pada Selasa, 13 Juli 2021.
Kemudian kata Djauhari, Pemerintah Tiongkok membangun dua rumah sakit dalam waktu singkat sekitar dua minggu dengan kapasitas 600 tempat tidur. Selain itu, menggalakkan kampanye nasional menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menyediakan layanan pemeriksaan pengobatan gratis bagi orang terkena COVID-19.
"Kedua mobilisasi massal. Misalnya 42 ribu tenaga medis dari berbagai daerah itu masuk ke episentrum Wuhan dan Hubei. Dari pusat diinstruksikan supaya provinsi-provinsi membantu Hubei, jadi kita gotong royong. Mengalihfungsikan pabrik-pabrik besar bikin masker sehingga bisa produksi 1,6 juta masker per hari. Stay at home, tinggal di rumah saja termasuk work from home. Mewajibkan karantina untuk semua pendatang, gotong royong memberikan bantuan bagi warga yang sedang proses karantina. Saya kira juga berlangsung di Indonesia saat ini," katanya lagi.
Ketiga, Djauhari mengatakan bahwa pemerintah China menempatkan penanggulangan COVID-19 sebagai prioritas utama nasional. Saat itu Presiden Xi Jinping memimpin langsung tim pengendalian COVID-19 termasuk perdana menteri seperti halnya di Indonesia sekarang ini.
"Pejabat-pejabat yang dinilai tidak kompeten saat awal merebaknya virus Corona itu diganti di Wuhan," ujarnya.
Keempat, kebijakan dilakukan pada waktu yang tepat. Misalnya memperpanjang liburan Imlek supaya orang di rumah tidak ke mana-mana. Menurut dia, masyarakat diberikan kebijakan stay at home. Pada saat Imlek 2021 mereka ternyata semua patuh.
"Meliburkan sekolah, kuliah diganti belajar online. Saya kira sama seperti kita melakukan tanggap darurat, membatalkan semua event yang melibatkan massa, menunda pelaksanaan sidang umum tahunan, memberlakukan work from home sampai situasi kondusif, memperketat penjagaan pintu masuk internasional untuk mencegah masuknya imported case," katanya.
Kelima, Djauhari mengatakan jaring pengaman sosial di mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan. Tampaknya, kebijakan ini seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memastikan ekonomi nasional tidak terdampak lebih jauh. Menurutnya, China pada triwulan pertama pertumbuhan minus 6,5 persen. Namun pada triwulan kedua sudah plus 2 sekian persen, triwulan ketiga juga plus 4 sekian persen dan triwulan keempat sudah 6 persen.
"Triwulan pertama 2021, mereka sudah plus 18 persen. Itu luar biasa. Berikutnya memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga dan menjamin pasokan logistik, distribusi melalui online kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan online. Saya kira itu juga dilakukan pemerintah kita saat ini," katanya.
Keenam, Djauhari menambahkan bahwa semua pihak bergerak bersama dengan satu komitmen untuk menjaga keselamatan rakyat saat itu. Informasi terkait perkembangan COVID-19 terbuka untuk publik 24 jam termasuk para diplomatik di negara itu. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia di China tidak ada yang terjangkit COVID-19.
"Ketujuh mempercepat penelitian dan pengembangan tested, obat antibodi, riset vaksin, diagnosis perawatan pasien. Melakukan uji coba klinis di berbagai obat, terapi plasma, pengembangan vaksin dan lain-lain. Dari tujuh ini kami sudah laporkan ke Jakarta semua di awal-awal. Atas dasar pembicaraan Presiden Indonesia dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali komunikasi yakni Januari, Maret, Agustus 2020 dan April 2021," kata dia lagi.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
