Warga Palestina Pesimistis akan Pemerintahan Baru Israel
- VIVAnews/ANTV/Eva Mazrieva
VIVA – Pemimpin oposisi Israel bersiap mengumumkan kabinet pemerintahan baru untuk melengserkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah mencapai kesepakatan koalisi dengan sekutu politik. Di bawah kesepakatan koalisi, Naftali Bennett, seorang nasionalis dan mantan menteri pertahanan, akan menjadi perdana menteri, dan menyerahkan posisi itu kepada Pemimpin Oposisi Yair Lapid dalam waktu dua tahun.
Perubahan kepemimpinan di Israel diperkirakan tidak akan mengubah agenda politik Israel terkait situasi di Timur Tengah. Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza sebagian besar pesimistis ada perubahan dalam pemerintahan Israel.
Calon pemimpin nasionalis, yang akan menggantikan Netanyahu, kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama. Naftali Bennett, mantan pejabat di organisasi utama pemukim Tepi Barat Israel, akan menjadi pemimpin baru Israel di bawah kesepakatan koalisi, Rabu.
"Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain," kata Ahmed Rezik, 29, seorang pegawai pemerintah di Gaza, seperti dilansir dari CNA, Jumat 4 Juni 2021.
"Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka. Dan ketika itu terkait kepada kita, mereka semua jahat, dan mereka semua menolak untuk memberikan hak dan tanah mereka kepada orang-orang Palestina."
Bassem Al-Salhi, seorang perwakilan untuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan Bennett tidak kalah ekstrem dari Netanyahu. "Dia akan mengungkapkan betapa ekstremnya dia di pemerintahan," katanya.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menilai tidak akan ada bedanya siapa yang memerintah Israel.
“Palestina telah melihat lusinan pemerintah Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, begitu mereka menyebutnya. Tetapi mereka semua menjadi musuh ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina kami, dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan,” kata juru bicara Hazem Qassem.
Untuk pertama kalinya di Israel, koalisi pemerintahan akan mencakup sebuah partai Islam yang dipilih oleh anggota minoritas Arab Israel sebesar 21 persen, yang merupakan warga Palestina berdasarkan budaya dan warisan dan Israel berdasarkan kewarganegaraan.
Pemimpin Partai Arab Bersatu, Mansour Abbas, mengatakan perjanjian koalisi akan membawa lebih dari 53 miliar shekel (US$16 miliar) untuk meningkatkan infrastruktur dan memerangi kejahatan kekerasan di kota-kota Arab. Tapi dia telah dikritik di Tepi Barat dan Gaza karena berpihak pada "musuh".
"Dia pengkhianat. Apa yang akan dia lakukan ketika mereka memintanya untuk memilih meluncurkan perang baru di Gaza? Apakah dia akan menerimanya, menjadi bagian dari pembunuhan warga Palestina?" kata warga Gaza, Badri Karam (21).
