Presiden Prancis Minta Maaf atas Genosida Rwanda

VIVA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan dia mengakui peran negaranya dalam genosida Rwanda dan mengharapkan pengampunan pada peringatan di Kigali pada Kamis.

Ia berusaha untuk mengatur ulang hubungan kedua negara setelah bertahun-tahun tuduhan Rwanda bahwa Prancis terlibat dalam kekejaman tahun 1994.

"Hanya mereka yang mangalami (kejadian) malam itu yang mungkin bisa memaafkan, dan dengan begitu itu memberikan hadiah pengampunan," kata Macron pada peringatan genosida Gisozi, di mana lebih dari 250.000 korban dimakamkan.

Barisan tengkorak tergeletak di kuburan massal tersebut dan nama-nama korban tertulis di dinding hitam.

"Saya dengan rendah hati dan dengan hormat berdiri di sisi Anda hari ini, saya menyadari sejauh mana tanggung jawab kami," katanya, berbicara dengan latar belakang bendera Prancis dan Rwanda.

Presiden Rwanda Paul Kagame menyambut baik pidato Macron, dengan mengatakan pada konferensi pers bersama bahwa "kata-katanya lebih kuat daripada permintaan maaf".

Dia mengatakan Macron sedang menghadapi rasisme dan menggarisbawahi kesediaan Rwanda untuk mengatur ulang hubungan dengan Prancis.

"Kunjungan ini adalah tentang masa depan, bukan masa lalu. Saya ingin percaya hari ini bahwa pemulihan hubungan ini tidak dapat diubah," ujar Kagame.

Kunjungan itu menyusul rilis laporan panel penyelidikan Prancis pada Maret yang menyatakan sikap kolonial telah membutakan para pejabat Prancis dan pemerintah memikul tanggung jawab "serius dan luar biasa" karena tidak memperkirakan pembantaian itu.

Kagame memuji laporan itu "luar biasa, independen" dan mengatakan itu telah membuka pintu untuk normalisasi hubungan.

Laporan tersebut membebaskan Prancis dari keterlibatan langsung dalam pembunuhan lebih dari 800.000 warga Tutsi dan Hutu moderat - sebuah tuduhan yang disampaikan Kagame dan dengan hati-hati disinggung Macron dalam pidatonya di peringatan genosida.

"Para pembunuh yang mengintai di rawa-rawa, perbukitan, gereja, tidak memiliki wajah Prancis. Prancis bukanlah kaki tangan mereka," kata Macron.

Selama kunjungan pertama pemimpin Prancis ke Rwanda sejak 2010, Macron juga berjanji untuk menunjuk duta besar baru, utusan Prancis terakreditasi pertama sejak 2015. Sebelumnya, Prancis menolak menunjuk duta besar baru setelah Kagame menuduhnya terlibat dalam genosida.

Menteri Keuangan Rwanda Uzziel Ndagijimana juga mengatakan bahwa dia menandatangani pinjaman 60 juta euro dengan Prancis untuk membiayai akses ke vaksin dan perlindungan sosial.

Kagame, seorang Tutsi, telah menjadi kekuatan utama dalam politik Rwanda sejak pasukan pemberontaknya mengakhiri pembunuhan oleh regu maut yang setia kepada pemerintah pimpinan Hutu.

Macron, yang mencoba menjauhkan Prancis dari masa kolonialnya, setuju untuk membuka arsip Rwanda mantan presiden Francois Mitterrand, yang menjabat selama genosida.

Tak lama kemudian, Rwanda merilis laporannya sendiri yang menemukan bahwa Prancis mengetahui genosida sedang dipersiapkan dan memikul tanggung jawab karena memungkinkan kejadian itu bisa terjadi, dan melanjutkan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk presiden Rwanda saat itu, Juvenal Habyarimana. (Antara/Ant)