Utusan PBB Peringatkan Potensi Perang Saudara di Myanmar
- mothership.sg
VIVA – Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar meminta kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan di tengah krisis yang meningkat di negara tersebut. Christine Schraner Burgener memperingatkan risiko perang saudara dan "pertumpahan darah" yang akan segera terjadi di tengah aksi protes anti-kudeta yang telah menyebabkan ratusan orang tewas.
Christine Schraner Burgener mengatakan hal itu dalam sesi tertutup bersama 15 anggota Dewan Keamanan, Rabu 31 Maret 2021. Dia menyebutkan para jenderal, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari, tidak mampu memimpin negara, dan memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan mengambil tindakan signifikan yang berpotensi untuk mencegah kehancuran, karena "pertumpahan darah sudah dekat".
“Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar, dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” katanya, seperti dilansir dari Aljazeera.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 536 warga sipil telah tewas dalam protes sejak militer menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu. Sekitar 141 orang tewas pada Sabtu, hari paling berdarah dari kerusuhan sejauh ini.
Militer juga meningkatkan aktivitasnya di daerah etnis minoritas di sepanjang perbatasan negara, dimana mereka memerangi kelompok bersenjata selama beberapa dekade. Sabtu 27 Maret 2021, militer melakukan serangan udara pertama di negara bagian Karen timur, menyebabkan ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand.
Inggris menyarankan diadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan atas kekerasan yang meningkat di Myanmar.
"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional. Dewan Keamanan harus memainkan perannya sebagai respon internasional," kata Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Barbara Woodward, dalam jumpa pers virtual setelah sesi dewan.