Korban Tewas Junta Militer Myanmar Tembus 500 Orang Lebih

VIVA – Lebih dari 500 orang tewas dalam aksi kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta untuk menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, kata sebuah kelompok pemantau lokal pada Selasa, 30 Maret 2021.

Jumlah korban berjatuhan ketika kekuatan dunia meningkat atas kampanye kejam militer melawan gerakan yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Pemerintah AS menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar dan kepala PBB Antonio Guterres menyerukan front persatuan global untuk menekan junta setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa tewas dalam kekerasan berdarah akhir pekan.

Unjuk rasa harian di seluruh Myanmar oleh pengunjuk rasa tak bersenjata telah disambut dengan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan telah mengkonfirmasi total 510 kematian warga sipil, tetapi mereka mengingatkan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.
 
Sekretaris Jenderal PBB Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi yang serius.

"Benar-benar tidak dapat diterima melihat kekerasan terhadap orang-orang pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh," kata Guterres dalam konferensi pers dilansir ChannelNewsAsia.

"Kami membutuhkan lebih banyak persatuan ... (dan) lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya terbalik," katanya.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pada hari Senin bahwa Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi 2013, yang mengatur cara untuk meningkatkan bisnis tetapi bukan kesepakatan yang sepenuhnya matang, akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan.

"Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Pernyataan tersebut secara efektif menghapus Myanmar dari Sistem Preferensi Umum, dimana AS memberikan akses bebas bea ke beberapa impor dari negara berkembang jika mereka memenuhi standar utama.
  

Halaman Selanjutnya

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pada hari Senin bahwa Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi 2013, yang mengatur cara untuk meningkatkan bisnis tetapi bukan kesepakatan yang sepenuhnya matang, akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan.