DK PBB Sahkan Resolusi Akses Vaksin COVID-19 Adil dan Merata
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), dengan suara bulat menyepakati resolusi yang menyerukan peningkatan akses vaksin COVID-19 untuk negara-negara miskin, dan yang sedang dilanda konflik.
Resolusi baru yang disetujui Jumat pekan lalu ini, menekankan kebutuhan mendesak akan solidaritas, kesetaraan dan kemanjuran, dalam memerangi pandemi di negara-negara dengan akses terbatas untuk vaksin COVID-19.
Resolusi tersebut mengundang sumbangan dosis vaksin dari negara-negara maju, dan semua yang memiliki posisi untuk melakukannya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Serta negara lain yang membutuhkan.
Baca juga: Intelijen AS Tuding Putra Mahkota Saudi Terlibat Pembunuhan Khashoggi
"Menyerukan penguatan pendekatan nasional dan multilateral, serta kerja sama internasional, untuk memfasilitasi akses yang adil dan terjangkau untuk vaksin bagi negara yang berada dalam situasi konflik bersenjata, situasi pasca-konflik dan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks,”.
Ini adalah resolusi kedua terkait pandemi yang disahkan oleh DK PBB. Resolusi tersebut juga disponsori bersama oleh keseluruhan 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kita semua menghadapi ancaman yang sama, pandemi yang sama dan kerja sama internasional serta tindakan multilateral diperlukan. Resolusi ini bisa menjadi langkah ke arah yang baik," kata seorang diplomat di markas PBB, seperti dikutip Channel News Asia, Sabtu 27 Februari 2021.
Resolusi tersebut hanya membutuhkan waktu satu minggu negosiasi untuk disusun. Hal ini menunjukkan, bahwa komunitas internasional sedang bergerak menuju persatuan, yang sedang 'langka' sejak krisis kesehatan dimulai.
Resolusi pertama terkait pandemi COVID-19 yang disahkan oleh DK PBB disepakati Juli 2020 lalu, dan membuthkan lebih dari tiga bulan masa negosiasi sebelum akhirnya mendapat persetujuan.
Senat AS Gagal Stop Penjualan Senjata Perang ke Israel tapi Teguran Keras untuk Biden
Senat Amerika Serikat dengan suara mayoritas menolak tiga resolusi untuk menghentikan penjualan senjata perang ke Israel guna merespons “kekejaman” di Jalur Gaza.
