China 'Tolak' Buka Data, Penyelidikan WHO Soal COVID-19 Tanpa Hasil
- Al Jazeera
VIVA – China menolak memberikan data mentah tentang kasus awal COVID-19 untuk tim penyelidik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang tengah berada di China untuk menyelidiki asal-usul pandemi.
Ahli penyakit menular Australia, Dominic Dwyer, mengatakan tim WHO telah meminta data mentah pasien dari 174 kasus yang diidentifikasi China, dari fase awal wabah di kota Wuhan pada Desember 2019. Namun, tim WHO hanya diberikan ringkasan.
Data mentah seperti itu dikenal sebagai 'daftar baris' dan biasanya akan dianonimkan. Dalam data itu berisi rincian seperti pertanyaan apa saja yang diajukan kepada pasien, tanggapan mereka dan bagaimana tanggapan mereka ketika dianalisis.
"Itu adalah praktik standar dalam penyelidikan wabah," kata Dwyer, dilansir Al Jazeera, Senin, 15 Februari 2021.
Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan akses ke data mentah itu sangat penting karena hanya setengah dari 174 kasus yang terpapar itu pernah pergi ke pasar Huanan. Pasar makanan laut grosir di Wuhan itu diduga sebagai tempat awal virus Corona baru terdeteksi.
"Itu sebabnya kami bersikeras meminta itu. Mengapa itu tidak terjadi, saya tidak bisa berkomentar. Entah karena alasan politik atau waktu. Tapi apakah ada alasan lain mengapa datanya tidak tersedia, saya tidak tahu," ujarnya.
Misi yang dilakukan tim WHO selama empat minggu di China untuk mengungkap asal-usul virus Corona telah selesai dilakukan awal pekan ini, tanpa adanya hasil atau temuan yang meyakinkan.
Hingga kini, pemerintah China belum mengomentari klaim tersebut. Namun pemerintah pusat di Beijing menekankan pentingnya transparansi dalam menangani wabah dan kerja sama dengan tim WHO.
Penyelidikan WHO di China banyak menemui rintangan. Tim yang tiba di China pada Januari lalu itu, dibatasi untuk melakukan kunjungan dan dicegah untuk melakukan kontak dengan anggota komunitas, dengan alasan pembatasan kesehatan.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
