Hamas-Fatah Sepakati Prosedur Pemilu Palestina, Jihad Islam Menolak

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Kairo, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan, Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden. "Kami siap untuk bekerja sama dan berurusan dengan pemerintahan AS yang baru, dan kami berharap hal itu akan menarik kembali hubungan dengan negara Palestina,'' katanya

Dalam pembicaraan di Kairo, semua faksi yang hadir menyepakati pembentukan "pengadilan pemilu", dengan hakim dari Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, untuk menangani sengketa hukum terkait pemilu. Disebutkan pula, polisi Fatah akan menjaga tempat pemungutan suara di Tepi Barat dan polisi Hamas akan ditempatkan di Jalur Gaza.

Pembebasan tahanan

Fatah dan Hamas juga setuju untuk membebaskan para tahanan yang ditahan atas alasan politik di Tepi Barat dan Gaza serta memungkinkan kampanye tak terbatas.

Abbas, yang berusia 85 tahun, mengumumkan tanggal pemilu ini pada bulan Januari lalu. Dia diharapkan mencalonkan diri kembali.

Tercatat ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat. Pemungutan suara terakhir, pada 2006, berakhir dengan kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen pertamanya. Hasil pemilu itu kemudian memicu perebutan kekuasaan antara Hamas di Jalur Gaza dan Fatah di Tepi Barat.

ap/as (ap/dpa)