Hamas-Fatah Sepakati Prosedur Pemilu Palestina, Jihad Islam Menolak

Setelah pertemuan di Kairo, Mesir, lewat pernyataan bersama, faksi-faksi yang saling bersaing di Palestina menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pemilihan umum Palestina berlangsung seperti yang direncanakan.

Ini akan menjadi pemilu pertama Palestina dalam 15 tahun terakhir di tengah keretakan yang dalam antara kelompok nasionalis Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan gerakan Hamas.

Dua faksi yang dominan di Palestina, Fatah yang memegang kekuasaan di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza, bersidang pada hari Senin lalu untuk mempersiapkan pemilu parlemen pada tanggal 22 Mei dan pemilu presiden pada tanggal 31 Juli.

Pernyataan bersama di akhir sesi dua hari perundingan menyebutkan, kedua kelompok dominan dan 12 faksi Palestina lainnya, termasuk gerakan Jihad Islam militan, berjanji "untuk mematuhi jadwal "pemungutan suara dan menghormati serta menerima" hasilnya.

Namun kelompok Jihad Islam kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak akan menempatkan kandidat dalam pemilu, dan menyampaikan alasannya dengan mengutip aksi penentangan kesepakatan perdamaian sementara yang ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel pada era 1990-an. Jihad Islam tidak ikut ambil bagian dalam pemungutan suara Palestina pada tahun 1996 dan 2006.

Keraguan di masyarakat

Ada keraguan luas bahwa pemilu akan dapat berlangsung bahkan terjadi tahun ini. Banyak warga Palestina meyakini bahwa Abbas hanya berusaha untuk menunjukkan kredensial demokrasinya kepada Presiden AS yang baru, Joe Biden. Ini diduga manuver politik Fatah untuk menunjukkan dengan siapa AS bisa menata ulang hubungan di Palestina, setelah hubungan Palestina-AS mencapai titik terendah baru di bawah kepemimpinan Donald Trump.