Usai Unjuk Rasa Besar di Myanmar, Darurat Militer Diberlakukan
- ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj
VIVA – Darurat militer diberlakukan di beberapa bagian di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, setelah ratusan ribu orang berunjuk rasa di seluruh negeri menentang kudeta. Militer mengeluarkan peringatan keras terhadap aksi unjuk rasa tersebut.
Darurat militer itu mencakup tujuh kota di Mandalay, yang melarang orang memberlakukan protes atau berkumpul dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari lima orang. Selain itu, jam malam juga akan berlaku mulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi waktu setempat.
"Beberapa orang berperilaku mengkhawatirkan yang dapat membahayakan keselamatan publik dan penegakan hukum. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi stabilitas, keselamatan masyarakat, penegakan hukum, menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu aturan ini melarang berkumpul, berbicara di depan umum, protes dengan menggunakan kendaraan dan unjuk rasa," tulis pernyataan pemerintah setempat, dilansir Channel News Asia, Senin 8 Februari 2021.
Junta militer Myanmar menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi yang terjadi di sebagian besar negara. Namun militer memberi tekanan dengan mengerahkan polisi anti huru-hara yang menembakkan meriam air, membubarkan ribuan orang yang berkumpul di Naypyidaw.
Seperti diketahui pekan lalu, militer menahan penasihat negara Aung San Suu Kyi dan puluhan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sehingga mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil.
Para jenderal Myanmar menahan Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya dalam sebuah penggerebekan sekitar dini hari. Mereka mengklaim pemerintahan Suu Kyi melakukan penipuan dalam pemilu November lalu, yang dimenangkan oleh Partai NLD secara telak.
Junta kemudian mengumumkan keadaan darurat satu tahun, dan berjanji untuk mengadakan pemilu baru. Kendati demikian, kapan pelaksanaan pemilu tersebut tak disebutkan secara jelas.
Menlu Retno Sebut Situasi Politik Tak Stabil di Myanmar Picu Aktivitas Kriminal Lintas Negara
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan krisis di Myanmar yang mengganggu stabilitas negara tersebut menyebabkan banyaknya aktivitas kriminal lintas batas.
