Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Kudeta Myanmar

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Selasa (2/2) untuk membahas perkembangan terkini dan tanggapan internasional atas kudeta militer di Myanmar.

Utusan PBB untuk Inggris, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan pada Februari, mengatakan bahwa ia berharap diadakannya sebuah “diskusi sekonstruktif mungkin”.

Dewan akan “meninjau berbagai tindakan yang didasarkan pada gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diperlihatkan dalam pemungutan suara, dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.

“Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan membawa kami ke tujuan tersebut,” kata Woodward, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada langkah-langkah spesifik yang dibahas.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak “dalam bahasa yang dimengerti oleh junta Myanmar”.

“Dari pengalaman sebelumnya kami tahu bahwa mereka memahami bahasa sanksi ekonomi,” kata Andrews. “Anda tidak seharusnya menggulingkan demokrasi yang masih sangat muda. Anda tidak seharusnya menyerang seluruh orang dengan kudeta militer,” tambahnya.

“Apa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah penahanan yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Mulai dari penahanan terhadap para pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari, pemutusan komunikasi kemarin [pada Minggu] di seluruh negeri, sampai penahanan terhadap para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini adalah kudeta yang sebenarnya. Mereka telah mengunci negara ini,” kata pelapor khusus PBB itu.

Reaksi Amerika Serikat

Presiden AS Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap Myanmar, menambah daftar panjang pemimpin dunia yang mengecam kudeta tersebut.