Darurat Militer, Kemlu Imbau WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Waspada
- Twitter Khit Thit Media
VIVA – Penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh pihak militer, menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran bagi masyarakat setempat, termasuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang tinggal di sana.
Kedutaan Besar RI di Yangon sejauh ini telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Myanmar. Dipastikan sejauh ini sekitar 500 orang WNI di Myanmar dalam keadaan sehat dan aman.
"Mengimbau seluruh WNI untuk tetap tenang, waspada, terus mencermati perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan non-esensial di rumah," tulis rilis Kementerian Luar Negeri, Senin 1 Februari 2021.
Mayoritas WNI di Myanmar adalah pekerja yang bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan anak buah kapal. Saat ini KBRI Yangon mengimbau agar para WNI tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI Yangon di nomor +95 9503 7055, jika menghadapi masalah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer.
Menurut laporan media setempat, akses internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw hilang sejak Senin pagi waktu setempat. Televisi MRTV yang dikelola pemerintah tidak bisa menyiarkan program, sementara militer dikerahkan di luar Balai Kota di kota utama Yangon.
Militer mengatakan mereka melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Saat ini militer Myanmar telah menetapkan keadaan darurat selama satu tahun dan menunjuk Panglima Militer Min Aung Hlaing sebagai penjabat presiden.
Baca juga: Negara-negara di Dunia Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Menlu Retno Sebut Situasi Politik Tak Stabil di Myanmar Picu Aktivitas Kriminal Lintas Negara
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan krisis di Myanmar yang mengganggu stabilitas negara tersebut menyebabkan banyaknya aktivitas kriminal lintas batas.
