Pengadilan Korsel Tuntut Jepang Bayar Kompensasi Para Budak Seks

Bagaimana perkara ini mempengaruhi hubungan Jepang-Korea Selatan?

Jepang memboikot proses tersebut dan bersikeras bahwa semua kompensasi untuk wanita yang menjadi korban ditentukan melalui perjanjian 1965. Pemerintah Jepang membantah bertanggung jawab langsung atas pelanggaran tersebut, bersikeras bahwa rumah bordil itu dioperasikan secara komersial.

Pengacara Kim mengatakan pada saat perjanjian 1965, "masalah wanita penghibur tidak dibahas sama sekali."

Masalah seputar wanita penghibur sangat mempengaruhi Korea Selatan selama beberapa dekade. Korea Selatan dan Jepang mencapai kesepakatan pada 2015 untuk "akhirnya dan tidak dapat diubah" menyelesaikan masalah dengan permintaan maaf resmi Jepang dan kompensasi 1 miliar yen (Rp 135 miliar) untuk para korban. Tetapi Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan perjanjian itu salah dan membatalkannya.

Berakhirnya perjanjian tersebut menyebabkan perselisihan diplomatik pahit yang mempengaruhi masalah perdagangan dan keamanan antara kedua negara. Keputusan hari Jumat (08/01) kemungkinan akan semakin merenggangkan hubungan antara kedua negara.

Pengadilan yang sama diperkirakan akan memutuskan kasus serupa terhadap Jepang yang diajukan oleh 20 wanita lainnya pada pekan depan.

ha/rap (AFP, Reuters)