PBB Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur

Aksi Kemanusian untuk Muslim Uighur, Uyghur
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA - Anggota DPR Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf, turut menanggapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur oleh pemerintah China. Dia pun setuju jika Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memeriksa persoalan tersebut.

Tantangan Berat Toyota di Pasar China dan Jepang

"Dewan HAM PBB harus masuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan China kepada bangsa Uighur," kata Almuzammil saat dihubungi, Senin, 4 Januari 2021.

Almuzammil mengatakan, agar pemeriksaannya objektif, maka harus menyertakan berbagai negara dan pakar yang pro kontra serta netral sehingga hasilnya bisa dinilai objektif.

Ancaman China White, Ketakutan Terbaru bagi AS yang Memicu Kenaikan Tarif oleh Trump

"Karena selama ini China kan selalu menolak tudingan pelanggaran HAM berat tersebut," katanya.

Baca juga: Bukti Baru 'Kerja Paksa' Warga Uighur di Ladang Kapas Ditemukan

Mobil Baru 5 Pintu Wuling Sudah Ada di Diler, Harga Rp107 Juta

Sepengetahuannya, pelanggaran terhadap muslim Uighur tersebut benar terjadi. Hal itu berdasarkan keterangan dari salah satu dari perwakilan mereka sendiri.

"Kata Majelis Uighur yang datang ke Indonesia membenarkan hal tersebut, Sayid Tumturk," tutur Almuzammil yang turut bicara dalam forum yang dihadiri Sayid Tumturk pada 2019.

Sejumlah negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menyampaikan keprihatinannya atas masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di China. Mereka mendesak China untuk menghargai HAM kaum minoritas tersebut.

Disebutkan bahwa ada jutaan warga Uighur di Xinjiang yang ditahan dengan alasan untuk menjalani pelatihan kejuruan. Namun, para kritikus melihat itu sebagai pusat penahanan.

Bendera Amerika Serikat (AS) dan China.

Kiamat Teknologi di Depan Mata

China mengumumkan larangan ekspor logam langka ke AS. Kebijakan tersebut bisa mengguncang dunia.

img_title
VIVA.co.id
8 Desember 2024