Konstitusi Baru Chile: Negara Tanggung Ongkos Lingkungan Rusak

Sejak Oktober lalu, Chile secara resmi mencabut Undang Undang Dasar yang dibuat di masa kediktaturan Augusto Pinochet. Konstitusi berusia tiga dekade itu antara lain memayungi pembentukan lima zona industri, yang menjadi tulang punggung ekonomi Chile sejak 1950an.

Alhasil sekitar 200.000 penduduk yang hidup di "Zonas de Sacrificio” atau zona yang dikorbankan itu menuntut perbaikan nasib lewat konstitusi baru. Mereka giat menggalang dukungan untuk meloloskan pasal yang membebankan tanggung jawab kerusakan alam kepada negara.

Menurut jajak pendapat terakhir sebanyak 78 persen penduduk Chili mendukung inisiatif tersebut. Di sejumlah provinsi, jumlahnya bahkan melebihi angka 90 persen. Mereka melihat penyusunan ulang konstitusi sebagai kesempatan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas nasional.

"Inisiatif ini adalah seruan untuk mulai membangun zona pemulihan dan menanggalkan stigma ‘zona yang dikorbankan', dengan semua kerentanan dan kemiskinan yang membayanginya,” kata Carolina Orellana, warga kota industrial, Quentero, dan juru bicara kelompok perempuan di zona industri.

Namun, perubahan tidak akan datang dalam waktu dekat. Sebanyak 155 warga sipil yang akan menyusun naskah UUD baru, belum akan dipilih hingga April 2021 mendatang. Mereka diberi waktu selama satu tahun untuk menyepakati naskah, sebelum diajukan ke dalam sebuah referendum.

Perubahan besar dirasa mustahil lantaran pemerintah konservatif Presiden Sebastián Piñera bersikeras, setiap elemen membutuhkan dua pertiga suara anggota. Hanya penggalan yang lolos penghitungan suara yang akan dimasukkan ke dalam naskah akhir.

Di bawah konstitusi lama Chile, negara mengakui "hak individu untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi,” namun memberikan perlindungan hukum dan kebebasan besar bagi swasta untuk meregulasi atau mengawasi industri masing-masing.