Bukti Baru 'Kerja Paksa' Warga Uighur di Ladang Kapas Ditemukan

Pemerintah China memaksa ratusan ribu warga etnis Uighur dan orang-orang dari kelompok minoritas lainnya untuk bekerja di ladang kapas di kawasan Xinjiang, merujuk hasil penelitian terbaru yang dilihat redaksi BBC.

Berdasarkan sejumlah dokumen penelitian yang ditemukan di internet itu, terlihat gambaran jelas tentang skala `kerja paksa` memetik tanaman kapas tersebut.

Hasil dari ladang kapas di Xinjiang itu berkisar satu perlima produksi kapas dunia dan digunakan banyak pelaku industri fesyen global.

Selain berbagai kamp penjara untuk menahan sekitar jutaan warga etnis Uighur, dugaan `kerja paksa` kelompok minoritas itu di sejumlah pabrik tekstil di Xinjiang juga terdokumentasi.

Pemerintah China membantah berbagai tuduhan tersebut.

China menyatakan kamp-kamp itu adalah lokasi `pendidikan ulang` warga Uighur. Adapun sejumlah pabrik teksil di Xinjiang tersebut, klaim mereka, adalah bagian dari "program besar pengentasan kemiskinan" yang diikuti secara sukarela.

Namun beberapa bukti baru mengungkap hal berbeda. Setiap tahun sekitar setengah juta pekerja dari kelompok minoritas diduga digiring ke ladang kapas secara paksa untuk memanen tanaman kapas.

 

"Menurut saya, dampak dari kebijakan ini sangat masif," kata Adrian Zenz, peneliti senior di Victims of Communism Memorial Foundation kepada BBC.

Lembaga tempat Zen bekerja bersifat non-profit dan dibentuk berdasarkan undang-undang Amerika Serikat. Merekalah yang menerbitkan penelitian terbaru tentang dugaan `kerja paksa` warga Uighur ini.

"Untuk pertama kalinya kami tidak hanya memiliki bukti `kerja paksa` Uighur di bidang manufaktur, dalam pembuatan garmen, tapi secara langsung dalam pemetikan kapas. Saya pikir ini mengubah pemahaman kita.

"Orang-orang yang peduli pada etika pelaku bisnis mendapatkan bahan baku harus melihat Xinjiang yang menyumbang 85% kapas China dan 20% kapas dunia. Mereka perlu berkata `kami tidak boleh meneruskannya`," kata Zenz.

Dokumen yang dianggap bukti baru ini merupakan campuran dari surat kebijakan pemerintah yang ditemukan di internet dan berita-berita dari media milik otoritas China.

Dokumen itu menunjukkan, pada tahun 2018 pemerintah kota Aksu dan Hotan mengirim 210.000 pemetik kapas "melalui transfer tenaga kerja" untuk organisasi paramiliter milik negara, Xinjiang Construction and Production Corps.

Informasi lainnya tentang pemetik kapas yang "dimobilisasi dan diatur", lalu diangkut ke ladang yang jaraknya ratusan kilometer.

Untuk tahun 2020, pemerintah kota Aksu mengidentifikasi kebutuhan 142.700 pekerja untuk ladang di kawasan mereka. Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja itu dipenuhi melalui prinsip "mentransfer semua orang yang seharusnya dipindahkan".

Petunjuk untuk "membimbing" para pemetik kapas agar "secara sadar menolak kegiatan keagamaan ilegal" menunjukkan bahwa kebijakan itu dirancang untuk warga etnis Uighur di Xinjiang dan kelompok Muslim tradisional lainnya.

Beberapa pejabat pemerintah awalnya meneken "kontrak kesepakatan" dengan perkebunan kapas. Kontrak itu menentukan jumlah pekerja yang dipekerjakan, lokasi, akomodasi dan upah.

Setelah kesepakatan tercapai, para pemetik kapas kemudian dimobilisasi untuk "mendaftar secara antusias".

Ada banyak petunjuk bahwa antusiasme ini tidak dilakukan sepenuh hati. Suatu laporan menggambarkan sebuah desa yang warganya "tidak mau bekerja di industri pertanian".

Para pejabat setempat harus mengunjungi desa itu lagi untuk menjalankan "pendidikan pikiran". Pada akhirnya 20 warga desa itu dikirim ke perkebunan kapas dan 60 orang lainnya dijanjikan akan menyusul.

Kamp dan pabrik

China sejak lama menggunakan proyek transmigrasi kaum miskin pedesaan sebagai bagian dari kampanye anti-kemiskinan nasional. Relokasi massal itu diklaim untuk meningkatkan prospek pekerjaan kelompok miskin tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya itu diyakini telah melampaui batas.

Sebagai prioritas kepentingan politik domestik terpenting Presiden Xi Jinping, tujuan program ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan absolut pada saat peringatan seratus tahun Partai Komunis tahun 2021.

Namun di Xinjiang muncul bukti bahwa terdapat banyak tujuan yang lebih dari sekedar urusan politik dalam program itu.

Muncul juga bukti tentang kontrol yang dilakukan pejabat tinggi negara, serta target dan kuota besar yang harus dipenuhi oleh para pejabat.

Perubahan kebijakan China yang mencolok terhadap Xinjiang dapat ditelusuri kembali ke dua serangan brutal terhadap pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di Beijing tahun 2013 dan di kota Kunming pada 2014.

Otoritas China menuduh kelompok Islamis dan separatis Uighur adalah otak di balik serangan itu.

Sejak 2016 China membangun kamp `pendidikan ulang` bagi siapa pun yang menampilkan perilaku "mencurigakan" seperti memasang aplikasi pesan terenkripsi di ponsel, rutin melihat konten keagamaan, atau memiliki kerabat di luar negeri.

China menyebut kamp itu "sekolah untuk deradikalisasi". Catatan resmi China sendiri menunjukkan bahwa yang terjadi di dalam kamp itu adalah penahanan kejam untuk mengganti identitas lama warga Uighur, dari agama hingga budaya.

Mereka juga dipaksa menyatakan kesetiaan kepada Partai Komunis China.

Tetapi konstruksi berlangsung bukan hanya untuk membangun kamp.

Sejak 2018, ekspansi industri besar-besaran berlangsung di kawasan itu. Ratusan pabrik dibangun di Xinjiang.

Tujuan paralel dari pekerjaan dan penahanan massal diperjelas dengan munculnya banyak pabrik di dalam tembok kamp ​​atau di dekat bangunan-bangunan itu.

Pemerintah China tampaknya yakin, pekerjaan itu akan turut mengubah "ide-ide usang" kelompok minoritas Xinjiang, sekaligus menjadikan mereka sebagai warga negara China yang modern, sekuler, dan memiliki penghasilan.

 

BBC berusaha mengunjungi salah satu fasilitas di kota Kuqa, yang menurut peneliti independen merupakan kamp pendidikan ulang.

Dibangun pada tahun 2017, citra satelit yang menyediakan data terbuka menunjukkan dinding keamanan dalam gedung dan bangunan yang tampak seperti menara penjaga.

Pada 2018, sebuah pabrik baru muncul di sebelah fasilitas ini. Tak lama setelah konstruksi selesai, satelit menemukan sesuatu yang penting.

 

Peneliti independen menyebut bahwa banyak orang, yang semuanya memakai seragam berwarna sama, terlihat berjalan dalam barisan di antara dua bangunan itu.

Ketika kami merekam situasi di sekeliling kompleks bangunan itu, sejumlah mobil tak bertanda mengikuti kami.

 

Pabrik dan kamp itu sekarang tampaknya telah digabung menjadi satu kompleks pabrik besar. Terdapat tempelan berisi slogan-slogan propaganda yang memuji manfaat dari program anti-kemiskinan.

Saat tengah merekam sekeliling kompleks itu, kami dihentikan dan dipaksa pergi.

Menurut media lokal yang dikelola otoritas China, pabrik tekstil itu mempekerjakan hingga 3.000 orang "di bawah mobilisasi dan organisasi pemerintah".

Namun memverifikasi siapa orang-orang yang tampak dalam citra satelit atau bagaimana kondisi pekerja di fasilitas itu saat ini tidak mungkin diverifikasi.

 

Pertanyaan kami yang kirim ke pengelola pabrik tidak dijawab.

Selama kami di Xinjiang, kami berulang kali dicegah polisi dan pejabat propaganda lokal saat merekam video.

Kami juga terus-menerus diikuti oleh sekelompok orang tak dikenal yang menggunakan mobil tak bertanda. Mereka menguntit kami sejauh ratusan kilometer.

`Pemikiran malas yang mengakar`

Terlepas dari keterkaitan antara kamp dan pabrik, sebagian besar warga Xinjiang yang belum ditahan menjadi target utama program pengentasan kemiskinan.

Mereka dianggap "tidak lebih berbahaya" ketimbang yang telah berada di kamp, tapi tetap membutuhkan perubahan.

Lebih dari dua juta orang dari keluarga petani atau penggembala yang miskin sudah dimobilisasi otoritas China untuk bekerja. Mereka biasanya dipekerjakan setelah menjalani pelatihan kerja "gaya militer" dan indoktrinasi ideologis.

Sejauh ini, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa, seperti halnya para narapidana di kamp, ​​mereka juga dipekerjakan, khususnya, di pabrik tekstil yang berkembang pesat di Xinjiang.

Juli lalu, lembaga kajian yang berbasis di Amerika Serikat, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyimpulkan bahwa "mungkin" kelompok minoritas itu juga dikirim untuk memetik kapas.

Namun untuk membuktikan itu, CSIS masih memerlukan lebih banyak informasi.

Dokumen baru yang ditemukan Adrian Zenztidak hanya memberikan informasi itu, tapi juga mengungkapkan tujuan politik yang jelas di balik pengerahan kelompok minoritas ke ladang kapas.

 

Pemberitahuan pemerintah Xinjiang, Agustus 2016, tentang pemetik kapas, menginstruksikan pejabat lokal untuk "memperkuat pendidikan ideologis dan pendidikan persatuan etnis".

Laporan propaganda yang ditemukan Zenz menunjukkan bahwa ladang kapas membuka peluang untuk mengubah "pemikiran malas yang mengakar" penduduk desa miskin.

Caranya, merujuk dokumen itu, menunjukkan kepada mereka bahwa "menjadi tenaga kerja adalah perbuatan mulia".

Kalimat-kalimat seperti ini diulang beberapa kali dalam dokumen resmi itu.

Tuduhan soal kemalasan itu mencerminkan pandangan China tentang gaya hidup dan adat istiadat Uighur yang dianggap penghalang modernisasi.

Hasrat untuk tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak digambarkan sebagai penyebab utama kemiskinan. Itu muncul dalam laporan propaganda lain tentang manfaat bekerja sebagai pemetik kapas.

Pemerintah China menyediakan sistem pengasuhan anak yang terpusat. Layanan itu diklaim juga bisa diakses orang tua bahkan hewan ternak, sehingga setiap orang "terbebas dari kekhawatiran saat keluar rumah untuk bekerja".

Terdapat banyak referensi tentang bagaimana para pemetik kapas yang dimobilisasi itu tunduk pada kontrol dan pengawasan yang tampaknya bertentangan dengan praktik ketenagakerjaan pada umumnya.

Sebuah dokumen kebijakan pemerintah kota Aksu, Oktober lalu, menyatakan bahwa pemetik kapas harus diangkut secara berkelompok.

Mereka juga harus didampingi pejabat yang "makan, tinggal, belajar, dan bekerja dengan mereka, serta secara aktif menerapkan pendidikan pemikiran selama pemetikan kapas".

Mahmut, bukan nama sebenarnya, adalah pemuda Uighur yang sekarang tinggal di Eropa. Dia tidak dapat kembali ke Xinjiang karena rekam perjalanan ke luar negeri adalah salah satu alasan utama penahanan di kamp.

Kontak dengan keluarganya di kampung halaman saat ini juga terlalu berisiko jika dia lakukan.

Namun ketika mereka terakhir berkomunikasi pada tahun 2018, dia mendengar bahwa ibu dan saudara perempuannya telah dimobilisasi untuk bekerja.

"Mereka membawa saudara perempuan saya ke Kota Aksu, ke pabrik tekstil," kata Mahmut.

"Dia tinggal di pabrik itu selama tiga bulan dan tidak mendapatkan bayaran.

"Di musim dingin, ibu saya memetik kapas untuk pejabat pemerintah. Pemerintah berkata butuh 5-10% warga desa. Mereka datang ke setiap keluarga, dari rumah ke rumah.

"Orang-orang pergi karena mereka takut dibawa ke penjara atau tempat lain."

Selama lima tahun terakhir, kunjungan dari rumah ke rumah sudah menjadi mekanisme kontrol utama di Xinjiang. Sekitar 350.000 petugas dikerahkan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang setiap rumah tangga kelompok minoritas.

Orang-orang yang dipanggil untuk bekerja oleh tim ini menyadari, mereka berperan penting dalam memutuskan siapa orang Uighur lain yang harus dikirim ke kamp.

`Tuduhan yang dibuat-buat`

Industri penanaman kapas di Xinjiang dulu bergantung pada pekerja musiman yang datang dari provinsi lain di China.

Memetik kapas terkenal sebagai pekerjaan berat. Upah yang lebih tinggi serta pekerjaan yang lebih baik di tempat lain membuat para pekerja itu berhenti datang ke Xinjiang.

Saat ini, laporan propaganda dengan cemerlang memaparkan bagaimana pasokan tenaga kerja lokal yang baru ditemukan telah menyelesaikan krisis tenaga kerja ini.

Keberadaan mereka, klaim propaganda itu, meningkatkan keuntungan para petani kapas.

Namun tidak ada penjelasan yang nyata mengapa ratusan ribu orang, yang sebelumnya tidak tertarik memetik kapas, tiba-tiba turun ke ladang.

Memang ada dokumen yang menyebut bahwa gaji mereka dapat mencapai 5.000 yuan (Rp10,7 juta) sebulan.

Tapi dokumen lain mengungkap bahwa setiap 132 pemetik kapas dari satu desa yang sama perbulan mendapat gaji rata-rata 1.670 yuan (Rp3,6 juta).

Berapa pun gaji mereka, tenaga kerja yang dibayar tetap bisa dikategorikan pekerja paksa di bawah konvensi internasional.

BBC menerima tanggapan Kementerian Luar Negeri China, melalui faksimili, soal hal ini.

"Pekerja dari semua kelompok etnis di Xinjiang memilih pekerjaan mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan menandatangani kontrak kerja sukarela sesuai dengan hukum," kata mereka.

Kemlu China juga menyebut bahwa tingkat kemiskinan Xinjiang turun dari hampir 20% pada 2014 menjadi sekitar 1% saat ini.

Tuduhan kerja paksa, menurut China, sepenuhnya dibuat-buat oleh Barat. Mereka menuduh para pengkritik China ingin menimbulkan "pengangguran dan kemiskinan paksa" di Xinjiang.

"Wajah tersenyum dari semua kelompok etnis Xinjiang adalah tanggapan paling kuat terhadap kebohongan dan rumor Amerika," begitu pernyataan tertulis Kemlu China.

Di sisi lain, Better Cotton Initiative, badan industri independen yang mempromosikan standar etika dan keberkelanjutan, memutuskan berhenti mengaudit dan mensertifikasi pertanian di Xinjiang.

Alasannya mereka adalah kekhawatiran atas skema pengentasan kemiskinan China tadi.

"Kami telah mengidentifikasi risiko bahwa masyarakat pedesaan yang miskin akan dipaksa bekerja terkait dengan program pengentasan kemiskinan ini," kata Damien Sanfilippo, direktur urusan standar dan jaminan di lembaga itu.

"Bahkan jika para pekerja ini mendapatkan upah yang layak, mereka mungkin tidak memilih pekerjaan itu secara bebas."

Sanfilippo juga mengutip akses yang semakin terbatas ke Xinjiang bagi pemantau internasionalnya sebagai pertimbangan lain lembaganya.

Keputusan mundur Better Cotton Initiative disebutnya semakin meningkatkan risiko bagi industri mode global.

"Setahu saya tidak ada organisasi lokal yang dapat memberikan verifikasi untuk kapas dari Xinjiang," kata Sanfilippo.

BBC bertanya kepada 30 merek internasional besar global, apakah mereka berniat untuk terus menggunakan produk kapas dari China setelah berbagai temuan ini.

Terdapat empat perusahaan yang menjawab, yaitu Marks and Spencer, Next, Burberry, dan Tesco.

Mereka berkata memiliki kebijakan ketat yang mengharuskan barang-barang China tidak menggunakan kapas mentah dari Xinjiang.

 

Saat kami bersiap untuk meninggalkan Xinjiang, tepat di luar kota Korla, kami melewati lokasi yang pada tahun 2015 masih berupa sepetak gurun terbuka.

 

Sekarang di lokasi ini telah berdiri kompleks kamp penjara raksasa. Peneliti independen mengklaim terdapat bangunan pabrik di dalamnya.

Kami yakin ini adalah rekaman independen pertama dari kompleks besar ini.

Ini hanya salah satu dari sekian banyak kompleks yang sekarang menghiasi lanskap Xinjiang. Kompleks ini menjadi pengingat terakhir yang mengerikan tentang batas-batas kabur antara penahanan dan kerja massal di Xinjiang.