Imam Islam di Prancis Harus Teken Nilai-nilai Piagam Republik Ini

Macron mencoba menghentikan penyebaran politik Islam, tanpa dilihat campur tangan atas praktik agama atau menyasar satu agama tertentu.

Integrasi semua kelompok Muslim dalam masyarakat Prancis menjadi isu politik dalam tahun-tahun terakhir ini.

Prancis memiliki sekitar lima juta penduduk Muslim, terbesar di Eropa.

Olivier Roy, pakar Islam Prancis, mengatakan Piagam itu memiliki dua masalah. Pertama adalah diskriminasi karena hanya menyasar ulama Muslim dan yang kedua adalah hak kebebasan agama.

"Anda diwajibkan untuk menerima undang-undang negara, tapi Anda tidak diharuskan untuk mengikuti nilai-nilai itu. Anda tidak boleh mendiskriminasi LGBT misalnya, namun Gereja Katolik tidak diwajibkan untuk menerima perkawinan sejenis," kata Roy.

Perancang busana Iman Mestaoui sering menerima cercaan dari apa yang dia sebut "kelompok pembenci" - Islamis garis keras yang menyebut merek jilbabnya tidak cukup menutupi rambut perempuan.

Namun, ia mengatakan langkah untuk meminta para imam mendatangani "nilai-nilai Prancis" adalah masalah pada saat Muslim sudah tidak dianggap sebagai warga Prancis sepenuhnya.

"Langkah itu membuat kami seperti berada di tempat asing karena kami seperti harus berlangganan nila-nilai republik untuk merasa menjadi orang Prancis, namun mereka tidak merasakan hal yang sama," katanya.