Dewan Islam Amerika Minta Umatnya Tak Pakai Muslim Pro
- republika
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kelompok hak asasi terbesar bagi Muslim Amerika mengutuk laporan militer AS membeli data pribadi Muslim melalui beberapa aplikasi ponsel yang populer di kalangan komunitas Muslim. Salah satunya adalah aplikasi Muslim Pro.
Kelompok ini mendesak agar umat Muslim menghindari penggunaan aplikasi itu. Council on American-Islamic Relations/Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR) menyerukan agar segera dilakukan penyelidikan atas temuan yang dilakukan majalah online Motherboard. Melalui laporan laman Vice Motherboard, militer AS disebut membeli data lokasi dari pengguna aplikasi tersebut.
"Kami menyerukan kepada Kongres melakukan penyelidikan publik menyeluruh yang menargetkan komunitas Muslim di sini dan di luar negeri, termasuk apakah data tersebut digunakan secara ilegal memata-matai Muslim Amerika," kata Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad dilansir di Al Aaraby, Rabu (18/11).
Awad juga mendorong Muslim Amerika berhenti menggunakan aplikasi tersebut sampai ada kejelasan dan klarifikasi dari perusahaan. Mereka menuntut perusahaan benar-benar menjelaskan dan sepenuhnya menghentikan penggunaan data mereka oleh lembaga pemerintah.
Wakil Direktur CAIR Edward Ahmed Mitchell juga turut buka suara. Menurutnya, selama bertahun-tahun Muslim Amerika telah dimata-matai, diambil profilnya, dan ini bentuk lain dari diskriminasi pemerintah. Sementara, terlalu banyak warga sipil Muslim di luar negeri yang meninggal dalam serangan pesawat tidak berawak dan operasi militer bencana lainnya.
"Semua itu harus diakhiri. Sekarang," ujarnya.
Menurut Motherboard, aplikasi tersebut dibeli dan digunakan oleh Komando Operasi Khusus AS (USSOCOM), sebuah divisi militer yang bertanggung jawab atas kontraterorisme, pemberontakan, dan pengintaian khusus, untuk membantu operasi pasukan khusus di luar negeri. Seorang juru bicara USSOCOM, membenarkan pembelian data dalam aplikasi yang populer di kalangan Muslim itu. Ia menambahkan akses mereka ke perangkat lunak digunakan untuk mendukung persyaratan misi Pasukan Operasi Khusus di luar negeri.
"Kami secara ketat mematuhi prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi privasi, kebebasan sipil, hak konstitusional dan hukum warga negara Amerika," kata USSOCOM.
