Banjir Kritik Antipemerintah, Kepulauan Solomon Larang Facebook

Kritik terhadap pengaruh Cina

Perubahan sikap Perdana Menteri Manasseh Sogavare terkait Cina diyakini digerakkan oleh kebutuhan ekonomi. Media AS, CNN, melaporkan, Kep. Solomon sampai mempertimbangkan untuk menyewakan pulau kepada Cina, dan menawarkan kewarganegaraan bagi investor asal negeri tirai bambu tersebut.

Langkah Sogavare membawanya ke dalam perseteruan sengit dengan Daniel Suidani, Perdana Menteri untuk Provinsi Malaita yang berpenduduk paling padat di Kep. Solomon. Belum lama ini dia mengajukan referendum kemerdekaan bagi pulaunya.

Pelanggaran HAM

Tidak heran jika langkah pemerintah melarang Facebook mengundang kritik pemimpin oposisi, Matthew Wale. “Politisi selalu khawatir jika rakyat mendapat akses informasi dan bisa mengekspresikan pandangannnya secara bebas. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengusulkan larangan,” katanya kepada Reuters.

“Saya sama sekali tidak melihat adanya satu pun pembenaran untuk larangan semacam itu.”

Hal senada dilayangkan organisasi HAM, Amnesty International. Menurut lembaga yang bermarkas di Inggris itu, larangan terhadap media sosial “hanya karena pemerintah tidak menyukai konten komentar para pengguna adalah pelanggaran jelas terhadap hak asasi manusia.”