Banjir Kritik Antipemerintah, Kepulauan Solomon Larang Facebook

Kepulauan Solomon saat ini bersiap menjadi satu-satunya negara demokratis yang melarang Facebook untuk waktu tidak terbatas. Pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan kerangka hukum menyusul rapat kabinet di Ibu Kota Honiara, Selasa (17/11).

Jika terwujud, Kepulauan Solomon bergabung dengan Cina, Iran dan Korea Utara yang sebelumnya sudah melarang platform media sosial asal AS tersebut.

Menteri Komunikasi Peter Shanel Agovaka yang termasuk paling aktif mengkampanyekan larangan Facebook membenarkan keputusan tersebut kepada harian Solomon Times. Dia mengaku sejumlah anggota kabinet mengkhawatirkan minimnya legislasi untuk “mengatur penggunaan internet.”

“Perkataan kasar terhadap para menteri, perdana menteri, pembunuhan karakter, defamasi karakter, semua ini adalah sumber kekhawatiran,” kata dia. “Penggunaan internet di Kep. Solomon harus diregulasi untuk melindungi kaum muda dari konten berbahaya-”

Dia mengatakan media-media nasional akan beroperasi secara normal, meski tanpa akses terhadap Facebook.
Seorang jurubicara Facebook mengatakan larangan tersebut “berdampak pada ribuan warga Kepulauan Solomon,” dan berniat akan menemui pemerintah di Honiara.

Facebook tergolong populer di Kepulauan Solomon, dengan 77.800 pengguna hingga April 2019 silam. Jumlah tersebut mencakup 11,8?ri total populasi yang berkisar 650.000 jiwa. Pemerintah sebenarnya juga menggunakan Facebook untuk sosialisasi kebijakan atau menyebar informasi kesehatan terkait pandemi.

Namun belakangan kanal media sosial tersebut menjadi wadah kritik dan protes terhadap distribusi dana bantuan Covid-19, dan dampak dari keputusan pemerintah mengadopsi politik ‘satu Cina’ dan pergeseran hubungan diplomasi dari Taiwan ke Beijing.