Damai di Nagorno Ciptakan Krisis Politik di Armenia

Tidak heran jika amarah memuncak ketika damai disepakati saat tentara Armenia sedang terdesak mundur. Usai perang selama enam pekan, wilayah yang dikuasai Armenia menyusut tajam, termasuk di wilayah yang berada di luar Nagorno-Karabakh.

Bagi Perdana Menteri Pashinyan, situasi menjadi semakin runyam karena parlemen setuju membahas tuntutan mundur dari para demonstran pada Kamis (12/11). Dia berdalih tidak punya pilihan selain menyetujui butir perjanjian damai.

Pashinyan mengklaim, keputusan diambil atas desakan petinggi militer sendiri, yang khawatir militer Azerbaijan akan menduduki semua wilayah Nagorno, menyusul kejatuhan kota terbesar kedua, Shushi, tiga hari silam.

Keputusan “ini adalah kesalahan besar dan sebuah bencana,” kata Pashinyan, Selasa (10/12) lalu. Dia mengatakan dirinya bertanggungjawab atas kekalahan di Nagorno, tapi menolak meletakkan jabatannya.

Senin lalu, sebelum perjanjian damai diratifikasi, sebanyak 17 partai menyerukan agar Pashinyan mengundurkan diri, termasuk oleh bekas Perdana Menteri Serzh Sarkisian yang dilengserkan Pashinyan pada 2018 silam.

Seruan itu juga diamplifikasi oleh Vitaly Balasanyan, “pahlawan” Armenia dalam perang pertama melawan Azerbaijan pada dekade 1990an. Sosok berpengaruh itu menyerukan “semua kekuatan politik di Armenia” dan Karabakh “ untuk mendorong perdana menteri agar lengser.”

rzn/vlz (ap, rtr, afp)