Jaksa Agung dan Menteri Imigrasi Australia Terlibat Skandal Canberra
- abc
"Dia mengakui hal itu, dia tidak membantahnya," katanya.
"Dan saya bilang, ingat, ini perilaku yang tak bisa diterima bagi seorang menteri kabinet dan menempatkan kamu pada risiko melanggar sumpah jabatan," tambahnya.
Mantan PM Malcolm Turnbull mengatakan perilaku Christian Porter bersama wanita muda 'tak bisa diterima'. (Four Corners)
Malcolm mengatakan di era telepon pintar saat ini, para menteri dapat melanggar sumpah jabatan atau diperas orang kecuali jika mereka menunjukkan perilaku tidak tercela.
"Dia tahu bahwa saya mempertimbangkan dia untuk menjadi jaksa agung, yang tentu saja merupakan pejabat hukum tertinggi di negara ini, dan memiliki kursi di Komite Keamanan Nasional," kata Turnbull.
"Risiko untuk melanggar sangat nyata," katanya.
"Ini bukan hanya cerita novel spionase. Pejabat yang menempatkan dirinya pada posisi di mana mereka dapat melanggar atau diperas orang, telah mengambil risiko, risiko yang tak dapat diterima," tambahnya.
Mantan PM Turnbull mengatakan Porter jelas tidak senang dengan pembicaraan mereka saat itu.
Jaksa Agung Christian Porter tidak bersedia memberikan tanggapan untuk dikutip setelah berkali-kali dihubungi oleh Program ABC Four Corners.
Jaksa Agung Christian Porter menolak diwawancarai oleh program Four Corners. (AAP: Mick Tsikas)
Dalam pernyataan singkat tentang pertemuannya dengan Malcolm pada Desember 2017, Christian mengatakan Malcolm mempertanyakan akurasi dari "cerita" yang dia dengar dan ia menjawab jika cerita itu tidak akurat.
"Malcolm kemudian mempromosikan saya menjadi Jaksa Agung sekitar dua minggu setelah itu," kata Christian dalam pernyataan tertulis.
"Di masa jabatan saya sebagai Jaksa Agung, saya tidak pernah mendapatkan keluhan atau saran tentang masalah apa pun dari Malcolm terkait pelaksanaan tugas saya sebagai Jaksa Agung hingga minggu terakhir dari Perdana Menteri, ketika kami sangat berbeda pendapat terkait masalah kewarganegaraan ganda Peter Dutton," katanya.
Peter Dutton merupakan anggota kabinet pada saat itu yang diterpa isu kewarganegaraan ganda.
Berbeda dengan warga biasa, anggota parlemen di Australia dilarang untuk memiliki kewarganegaraan ganda.
