Menlu Prancis Kecam Presiden Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis pada Kamis (5/11) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai "deklarasi kekerasan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan" dan meningkatkan kemungkinan sanksi baru untuk melawan Turki.

Erdogan telah berseteru sengit dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sejumlah titik api geopolitik. Baru-baru ini mereka berseteru dalam perjuangan Prancis melawan apa yang disebutnya "Islam radikal."

"Sekarang ada deklarasi kekerasan, bahkan kebencian, yang secara teratur diposting oleh Presiden Erdogan yang tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian kepada Radio Europe 1, dilansir dari Aljazeera, Jumat (6/11).

Erdogan telah bergabung dengan seruan dari seluruh dunia Muslim untuk memboikot produk Prancis sebagai tanggapan atas pernyataan Macron. Sebelumnya Macron mengatakan bahwa Islam adalah agama dalam krisis secara global. Merespon itu, Erdogan mengatakan Presiden Prancis membutuhkan perawatan mental atas pandangannya tentang Islam.

Ketegangan semakin memanas ketika Macron, pejabat tinggi, dan publik Prancis memperbarui dukungan mereka untuk hak menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Hal ini sangat menyinggung umat Islam karena mereka sering mencampurkan Islam dan kekerasan.

Turki pada Rabu (4/11) berjanji untuk menanggapi dengan cara sekeras mungkin terhadap larangan Prancis terhadap kelompok ultra-nasionalis Grey Wolves Turki.

"Tidak hanya Prancis yang menjadi sasaran, ada solidaritas total Eropa tentang masalah ini, kami ingin Turki melepaskan logika ini," kata Le Drian.

Le Drian mengatakan, Dewan Eropa telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap otoritas Turki. Sekarang penting bagi Turki untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari hal ini.

"Ada cara tekanan, ada agenda kemungkinan sanksi," katanya.

Macron Bersikeras Mengaku Tidak Melawan Islam

Sementara itu, Macron telah menggarisbawahi bahwa negaranya sedang memerangi "separatisme Islam, bukan memerangi Islam". Ini disampaikannya untuk menanggapi artikel Financial Times yang dia klaim salah mengutipnya dan sejak itu telah dihapus dari situs web surat kabar tersebut.

Dalam sebuah surat kepada editor yang diterbitkan pada Rabu (4/11), Macron mengatakan surat kabar Inggris telah menuduhnya menstigmatisasi Muslim Prancis untuk tujuan pemilihan dan menumbuhkan iklim ketakutan dan kecurigaan terhadap mereka.

"Saya tidak akan mengizinkan siapa pun untuk mengklaim bahwa Prancis, atau pemerintahnya, mendorong rasisme terhadap Muslim," kata Macron.

Sebuah artikel opini yang ditulis oleh koresponden Financial Times dan diterbitkan pada Selasa (3/11) menuduh bahwa kecaman Macron atas "separatisme Islam" berisiko mendorong lingkungan yang tidak bersahabat bagi Muslim Prancis.

Artikel tersebut kemudian dihapus dari situs web koran tersebut dan diganti dengan pemberitahuan yang mengatakan bahwa artikel tersebut mengandung kesalahan faktual.

Dukungan yang diperbarui untuk hak menampilkan karikatur Nabi Muhammad datang di tengah persidangan atas serangan mematikan tahun 2015 terhadap staf di Charlie Hebdo. Majalah satir menerbitkan ulang gambar-gambar itu saat persidangan dimulai.

Sejak perselisihan antara Macron dan Erdogan, mereka telah mencetak karikatur provokatif dari pemimpin Turki yang semakin membuat marah Pemerintah Turki.

Dukungan juga datang setelah bulan lalu terjadi pembunuhan guru Samuel Paty yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya.

Menyusul protes dan boikot barang-barang Prancis di seluruh dunia, Macron mengatakan kepada Al Jazeera selama akhir pekan bahwa dia memahami karikatur itu bisa mengejutkan bagi sebagian orang.

Namun mengingat gelombang serangan di Prancis sejak 2015, Macron memperingatkan dalam suratnya pekan ini bahwa masih ada tempat berkembang biak untuk ekstremisme di Prancis.

"Di distrik tertentu dan di internet, kelompok-kelompok yang terkait dengan Islam radikal mengajarkan kebencian terhadap republik, kepada anak-anak kami, meminta mereka untuk mengabaikan hukumnya," tulis Macron.

"Inilah yang diperjuangkan Prancis, (melawan) kebencian dan kematian yang mengancam anak-anaknya, (Prancis) tidak pernah melawan Islam. Kami menentang penipuan, fanatisme, ekstremisme kekerasan. Bukan (menentang) agama," ujarnya.