Pulau Terpencil bagi 100.000 Pengungsi Rohingya, Dianggap Penjara
- bbc
Kota baru itu membentuk blok raksasa yang terdiri dari ratusan rumah beratap merah ke segala penjuru, yang semuanya tak berpenghuni. Di atas setiap rumah dan setiap tikungan, terdapat kamera pengawas.
Para perwira AL antusias menunjuk konstruksi dua sekolah, satu masjid, dua rumah sakit dengan kapasitas 40 ranjang, serta dua klinik komunitas.
"Infrastrukturnya ramah lingkungan. Ada banyak ruang terbuka. Di sini mereka akan mendapat pasokan listrik, yang tidak mereka miliki di kamp Cox`s Bazar. Hal terpenting adalah pendidikan. Kami telah membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak Rohingya sehingga mereka akan mendapat pendidikan yang lebih baik," papar Chowdhury.
Beragam tuduhan
Awal tahun ini, lembaga Amnesty International merilis sebuah laporan mengenai kondisi yang dihadapi 306 pengungsi Rohingya di pulau tersebut.
Ada tuduhan-tuduhan hidup bersesakan dan tidak higienis, makanan dan layanan kesehatan terbatas, kurangnya telepon agar para pengungsi bisa menghubungi keluarga mereka, serta kasus-kasus pelecehan seksual oleh sejumlah personel AL dan pekerja bangunan dengan pemerasan.
Menanggapi beragam tuduhan itu, Chowdhury menyanggahnya. "Kami mengurus mereka mengingat mereka adalah tamu kami. Mereka diberikan makanan layak dan akses ke semua fasilitas."
Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan 306 pengungsi Rohingya tersebut, termasuk kedua anak Khatun, Chowdhury mengatakan mereka tidak bisa menjumpai wartawan.
Selagi tur berlanjut ke bangunan kosong dan lapangan, tanda-tanda kehidupan akhirnya muncul. Ratusan kerbau dan domba tengah merumput.
Orang yang mengurus hewan-hewan itu adalah peternak berusia 50 tahun, Tajul Haq. Selama lima tahun terakhir dia bekerja di pulau itu dengan upah US$130 (Rp1,9 juta) sebulan, katanya.
"Saya mengurus sekitar 100 kerbau milik majikan. Pulau ini penuh dengan rumput yang cocok untuk kerbau. Tanah ini juga sangat subur. Anda bisa menanam apa saja," paparnya.
Pemerintah Bangladesh telah lama berjanji kepada PBB untuk memberi akses ke pulau itu guna melakukan peninjauan resmi di bidang keamanan dan kesinambungan Bhasan Char.
