PM Malaysia Dituntut Mundur Setelah Permintaan Darurat Ditolak Raja

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dituntut untuk mengundurkan diri pada hari ini Senin (26/10) karena keraguan yang terus bermuculan terkait kepemimpinannya. Tuntutan ini muncul setelah Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan Muhyiddin untuk menyatakan keadaan darurat dalam memerangi pandemi virus corona.

Permintaan itu dilakukan Muhyiddin di tengah lonjakan kasus baru virus corona di Malaysia dan pandemi global yang semakin memperlambat perekonomian. Muhyiddin dianggap menggunakan permintaan itu sebagai dalih menangguhkan parlemen dan mempertahankan dukungan di tengah pertikaian dalam koalisinya yang hanya punya mayoritas dengan kelebihan dua kursi.

Penolakan Raja Sultan Abdullah menujukkan semakin lemahnya cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia mendapat dukungan mayoritas di parlemen, termasuk mereka yang berpindah dari aliansi yang berkuasa, untuk membentuk pemerintah yang baru.

Setelah menolak permintaan Muhyiddin pada hari Minggu (25/10), raja juga meminta para pejabat negeri untuk mengakhiri polemik politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah yang menurutnya telah menangani pandemi dengan baik, dan menekankan pentingnya penetapan anggaran tahun 2021 yang dijadwalkan akan dibahas di parlemen pada 6 November.

Pemimpin partai dalam koalisi Muhyiddin maupun dari pihak oposisi, mengkritik langkahnya untuk menyatakan keadaan darurat dan meminta Muhyiddin untuk mundur setelah permintaan tersebut ditolak.

"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara menjadi ke wilayah yang lebih kritis," ujar Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa - dalam sebuah unggahan di Facebook.

"Kesejahteraan rakyat lebih penting. Muhyiddin harus mundur," katanya.