Parlemen Thailand Gelar Sidang Khusus Bahas Protes Pro-Demokrasi

Pemerintah menekankan pada risiko penyebaran virus corona di tengah protes, dugaan gangguan iring-iringan mobil kerajaan oleh sekelompok pemrotes awal bulan ini, serta pertemuan ilegal dan perusakan gambar keluarga kerajaan.

Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth, yang memimpin kudeta pada 2014 sebagai kepala tentara, ditempatkan ke pucuk kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan tahun lalu karena hukum telah diubah untuk mendukung partai pro-militer. Para pengunjuk rasa juga mengatakan konstitusi, yang ditulis dan disahkan di bawah kekuasaan militer, tidak demokratis.

Parlemen Thailand pada bulan September dijadwalkan untuk memberikan suara pada enam usulan amandemen konstitusi, tetapi malah membentuk komite untuk melanjutkan pembahasan usulan tersebut hingga reses.

Perubahan konstitusi membutuhkan pemungutan suara bersama DPR dan Senat, tetapi usulan amandemen kurang mendapat dukungan di Senat, yang anggotanya tidak dipilih dan umumnya sangat konservatif dan memusuhi para pengunjuk rasa.

Petisi ke Kedutaan Besar Jerman

Sementara itu, para pengunjuk rasa pro-demokrasi akan melakukan long-march ke Kedutaan Besar Jerman siang ini untuk menyerukan petisi penyelidikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn selama dia tinggal di Jerman.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, ketika ditanya oleh seorang anggota dari Partai Hijau dalam sidan parlemen baru-baru ini menegaskan bahwa Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tidak dibenarkan menjalankan politik dari wilayah Jerman.