Parlemen Thailand Gelar Sidang Khusus Bahas Protes Pro-Demokrasi

Parlemen Thailand mengadakan sidang khusus pada hari ini, Senin (26/10), untuk memutuskan langkah apa yang perlu diambil soal protes pro-demokrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, oleh mahasiswa dan demonstran lainnya. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPR Chuan Leekpai hanya dihadiri 450 anggota parlemen dari total 731 anggota.

Demonstrasi yang dipimpin kelompok mahasiswa di Bangkok dan kota lainnya sedikitnya memiliki tiga tuntutan utama: Menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, amandemen konstitusi yang dibuat militer, dan reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn.

Di Negeri Gajah Putih ini, kritik terhadap raja dan monarki adalah hal yang tabu. Pelanggarnya bisa dijerat dengan Undang-Undang Lese Majeste - hukum yang melindungi monarki Thailand - dengan ancaman pidana 3-15 tahun penjara.

"Satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi yang abadi untuk semua pihak yang adil bagi mereka yang berada di jalanan begitu juga bagi jutaan orang yang memilih tidak turun ke jalan adalah membahas dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui proses parlementer,'' kata Prayuth pekan lalu.

Sidang non-voting parlemen diperkirakan akan berlangsung dua hari. Para pengunjuk rasa memiliki keraguan pada jalur parlementer, menyatakan upaya pemerintah tidak tulus.

Pemrotes mencatat poin-poin diskusi yang disampaikan oleh pemerintahan Prayuth untuk sidang hari ini tidak berkaitan dengan tuntutan pengunjuk rasa, tetapi justru memuat kritik tentang unjuk rasa tersebut.