Macron Tak Terima Kritik Erdogan, Ini Dampak bagi Keduanya

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Merespons kritikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Presiden Macron, Prancis akhirnya menarik utusan duta besarnya di Turki, Sabtu kemarin. Perseteruan itu bukan hanya dilatarbelakangi ucapan Macron atau Erdogan, tetapi juga respons terhadap berbagai masalah mereka termasuk hak maritim di Mediterania timur, Libya, Suriah dan konflik yang meningkat antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh.

Meski demikian, Ankara saat ini diketahui masih geram dengan kampanye yang diperjuangkan Macron untuk melindungi nilai sekuler Prancis. Alih-alih dari menyudutkan Islam dan umatnya.

Lebih jauh, dalam langkah yang sangat tidak biasa, seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan, duta besar Prancis untuk Turki saat ini telah dipanggil kembali dari Ankara untuk berkonsultasi dan akan bertemu Macron demi membahas situasi setelah ungkapan Erdogan terkait Macron.

"Komentar Presiden Erdogan tidak dapat diterima. Kelebihan dan kekasaran bukanlah metode. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal," kata pejabat itu mengutip France24, Ahad (25/10).

Tak hanya itu, pejabat Elysee, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya tersebut, juga mengatakan bahwa Prancis mencatat, tidak ada satupun pesan belasungkawa dan dukungan dari presiden Turki setelah pemenggalan kepala guru Samuel Paty dekat Paris. Pejabat itu juga menyatakan keprihatinan atas seruan oleh Ankara untuk memboikot barang-barang Prancis.

Macron pada bulan ini memang menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" di seluruh dunia. Dan mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang pada Desember mendatang, untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Di balik bencana