3 Bulan Demonstrasi Anti-pemerintah, Thailand Tetapkan Keadaan Darurat
- ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva
VIVA – Pemerintah Thailand menetapkan keadaan darurat, untuk mengakhiri aksi unjuk rasa selama tiga bulan terakhir. Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa, menyerukan dilakukannya reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Baca Juga: Erick Thohir: China dan Korsel Naksir Proyek Nikel US$20 Miliar di RI
Penetapan keadaan darurat ini berdampak pada dilarangnya pertemuan lima orang atau lebih, dan publikasi berita atau pesan daring, yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Demonstrasi memuncak kemarin setelah puluhan ribu orang turun ke jalanan Ibu Kota Bangkok hingga mendirikan tenda di luar kantor perdana menteri. Pemerintah akhirnya bertindak tegas, setelah demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.
"Sangat penting untuk melakukan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," kata televisi pemerintah, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis, 15 Oktober 2020.
Pengumuman itu juga disertai dengan dokumen yang menetapkan langkah-langkah yang berlaku mulai pukul 4 pagi waktu setempat hari ini, yang melarang pertemuan besar dan memungkinkan pihak berwenang untuk melarang orang memasuki area mana pun yang telah ditetapkan.
Regulator, Lembaga Penegak Hukum, dan Para Ahli Aset Digital Berkumpul di Bangkok untuk Travel Rule Global Summit
VerifyVASP, penyedia layanan Travel Rule terkemuka, bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Aset Digital Thailand (TDO) untuk menyelenggarakan Travel Rule Global Summit
