Begini Pidato PM Vanuatu yang Singgung Pelanggaran HAM di Papua Barat

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman
Sumber :
  • UN

VIVA – Republik Vanuatu kembali menjadi perbincangan setelah menyinggung masalah Papua di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, dalam pidatonya.

Gempa 7,3 Magnitudo di Vanuatu, Korban Meninggal Menjadi 14 Orang

Pada pidato tersebut, PM Vanuatu menyebutkan bahwa masyarakat di Papua Barat hingga kini masih menderita karena pelanggaran hak asasi manusia. Loughman bahkan menyebut forum negara-negara di Pasifik telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia, untuk mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB mengunjungi Papua Barat secara langsung.

"Di wilayah kami, Papua Barat terus menderita karena pelanggaran HAM. Tahun lalu, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik menyerukan dengan hormat kepada pemerintah Indonesia, untuk mengizinkan perwakilan HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat," kata Loughman dalam pidatonya di laman resmi PBB.

Gempa Dahsyat M 7,3 Vanuatu, Kemlu Terus Cari Info soal Kondisi WNI

Baca: Vanuatu Kena 'Tampar' Delegasi RI di Sidang PBB

Atas pernyataan itu, Indonesia telah menggunakan hak jawab untuk merespons tuduhan Vanuatu tentang situasi di Papua Barat. Diplomat RI, Vani Pasaribu, menegaskan tuduhan Vanuatu tidak memiliki dasar kuat dan merupakan hal yang manipulatif.

Gempa Magnitudo 7,3 Guncang Vanuatu, Berpotensi Tsunami!

RI menyayangkan delegasi Vanuatu yang berulang kali berusaha menyudutkan Indonesia perihal Papua dan Papua Barat.

"Terkait dengan tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, Indonesia menolak tegas tuduhan tidak berdasar Vanuatu yang tanpa didukung fakta terverifikasi. Aparat penegak hukum Indonesia dengan serius sedang dan masih melakukan penyelidikan menyeluruh atas tindak kejahatan tersebut," dikutip dari rilis PTRI Jenewa.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Pendeta Yeremias Zanambani serta sanak keluarga yang ditinggalkannya. Delegasi Indonesia kemudian sesuai prosedur yang berlaku akan menyampaikan tanggapan resmi atas tuduhan tidak berdasar Vanuatu tersebut pada kesempatan pertama dalam sesi Dewan HAM ke-45. (ren)
 

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha

Gempa Dahsyat M 7,3 Vanuatu, Kemlu: Tidak Ada WNI Jadi Korban

Sampai dengan saat ini, Kemlu RI belum mendapatkan informasi mengenai adanya WNI yang jadi korban gempa di Vanuatu

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024