Pemimpin Dunia Peringati 75 Tahun Berdirinya PBB Secara Virtual
- Kemlu RI
VIVA – Para pemimpin dunia berkumpul secara virtual untuk menandai peringatan 75 tahun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Peringatan ini di tengah pandemi COVID-19 dan goncangan ekonomi, yang menantang solidaritas organisasi dunia yang dibentuk setelah Perang Dunia II tersebut.
Di situs resminya untuk memperingati hari jadi, PBB mengatakan peringatan ini berlangsung saat 'gangguan' besar bagi dunia, yang diperparah dengan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta berdampak pada ekonomi dan sosial yang parah.
Baca: Tak Disetujui PBB, Amerika Serikat Paksakan Sanksi Terhadap Iran
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pandemi COVID-19 telah mengekspos kerapuhan dunia.
"Kita hanya bisa mengatasinya bersama. Saat ini kita memiliki surplus tantangan multilateral dan defisit solusi multilateral. Tidak ada yang menginginkan pemerintahan dunia, tetapi kita harus bekerja sama untuk meningkatkan tata kelola dunia," kata Guterres, seperti dilansir Al Jazeera.
Acara hari jadi yang berlangsung pada Senin, 21 September 2020 waktu setempat, dilakukan menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Tidak ada presiden maupun perdana menteri yang hadir secara fisik di New York karena pandemi, sehingga semua pernyataan telah direkam sebelumnya untuk disiarkan di aula Sidang Umum.
Pada tanggal 23 September sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyampaikan pidato secara virtual pada General Debate SMU PBB ke-75.
PBB dibentuk setelah Perang Dunia II ketika negara-negara memutuskan untuk bersatu untuk mencegah konflik serupa lainnya. meskipun belum ada perang besar sejak itu, namun para pemimpin mengakui ini adalah 'saat-saat kekecewaan'.
Pernyataan Indonesia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, turut berpartisipasi secara virtual dalam salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi memperingati 75 tahun berdirinya PBB. Retno mengatakan ekspektasi dunia terhadap PBB meningkat, untuk dapat memperkuat kepemimpinan global dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Mengingat tantangan multilateral yang semakin besar, ia menegaskan bahwa hal itu tak bisa dibiarkan karena negara yang lemah akan semakin terpinggirkan.
"Pertama PBB jarus memberi dampak nyata dan tidak terjebak pada retorika. Dalam jangka pendek, ini tercermin dalam upaya menjamin akses kebutuhan vaksin dan obat-obatan yang terjangkau bagi semua," kata Retno dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri.
Dalam jangka panjang Retno menyebut PBB harus berupaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi global dan penguatan sistem kesehatan global.
"Kedua, PBB harus tetap relevan dan dapat mengantisipasi tantangan mendatang. Untuk itu, PBB harus terus memperbaiki diri agar tetap efisien, adaptif dan memiliki kemampuan deteksi dini," lanjut Menlu Retno. (ren)
