Barbados Akan Dongkel Ratu Elizabeth II sebagai Kepala Negara
- The Telegraph
VIVA - Barbados mengumumkan rencana untuk mendongkel Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara tahun depan. Hal itu menjadikan mereka sebagai negara pertama yang menjatuhkan Ratu Inggris dalam 30 tahun terakhir.
Gubernur Jenderal Barbados, Sandra Mason, menyatakan bahwa negara Karibia itu akan menuju kedaulatan penuh dan menjadi republik pada 30 November 2021 pada peringatan 55 tahun kemerdekaan negara itu dari Kerajaan Inggris. Para pendukung republik menilai Ratu Elizabeth II sebagai simbol imperialisme.
"Setelah mencapai kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu, negara kita tidak diragukan lagi akan kapasitasnya untuk pemerintahan sendiri. Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita," kata Mason, membaca pidato yang ditulis oleh Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, seperti dilansir dari laman ABC News, Kamis, 17 September 2020.
Baca juga: 9 Fakta Tentang Ratu Elizabeth dari Inggris, Punya 2 Hari Ulang Tahun
Mason melanjutkan bahwa orang Barbad menginginkan Kepala Negara Barbadian. Dia mengatakan itu adalah pernyataan keyakinan tertinggi dari rakyatnya.
Tak hanya itu, ia juga mengutip pernyataan Perdana Menteri pertama negara itu, Errol Barrow, yang memperingatkan agar tidak berkeliaran di wilayah kolonial.
Saat diminta tanggapan atas rencana tersebut, Juru Bicara Istana Buckingham mengatakan bahwa hal itu adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados.
Ratu diakui sebagai kepala negara di belasan negara yang sebelumnya berada di bawah kendali Inggris. Menurut situs kerajaan, Ratu, sebagian besar, tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan sehari-hari di Barbados, yang menggambarkannya sebagai raja konstitusional.
"Ratu tidak terlibat dalam urusan sehari-hari Pemerintah Barbados. Namun, dia secara teratur berhubungan dengan gubernur jenderal -wakilnya di sana- yang terus memperbaruinya dengan berita atau perkembangan penting," kata situs web itu.
Menlu Inggris Blak-blakan Sebut Israel sebagai Kekuatan Penjajah
Menteri Luar Negeri Inggris menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
