Pandemi Corona Jadi Tantangan Legitimasi Keilahian Pemimpin Iran

Rezim membutuhkan festival keagamaan sebagai legitimasi

Pembatasan perayaan keagamaan karena pandemi corona adalah masalah sensitif bagi kepemimpinan Iran, karena dengan mengatasnamakan Republik Islam Iran negara itu mengakui landasan keagamaannya. Konstitusinya didasarkan pada hukum syariat, dan posisi kekuasaan yang menentukan dipegang oleh ulama.

"Agama dengan kebutuhannya hadir di mana-mana di ruang publik," kata ilmuwan politik Behrouz Khosrozadeh, yang mengajar di Institut Penelitian Demokrasi di Universitas Gattingen, "bahkan sering dimanfaatkan secara hipokrit dan untuk formalitas."

Dalam edisi 4 September, surat kabar yang berafiliasi dengan pemerintah Tehran Times memuji Festival Asyura sebagai "puncak prinsip moral di mana kesempurnaan karakter manusia, keagungan kesabaran, dan kecerdasan kepemimpinan" dirayakan.

Namun, ilmuwan politik Khosrozadeh meragukan apakah instrumentalisasi agama memenuhi tujuannya sejauh yang diinginkan: "Agama dan kekuatan politik terus terkonsolidasi melalui apa yang disebut 'peristiwa massa'. Keuntungannya ini hanya dinikmati untuk kepentingan partai, yang merupakan segelintir minoritas absolut dari populasi yang diwakili."

Banyak orang Iran ingin pemisahan agama dan negara

Sebuah survei baru-baru ini oleh GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran) di Universitas Tilburg, yang memfokuskan risetnya pada Iran, menunjukkan bahwa banyak warga di Iran mendukung pemisahan yang lebih kuat antara negara dan agama.