Reformasi Lebanon Pangkas Kekuasaan Elite Politik

Semua itu harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah pelantikan. Pada saat yang sama pemerintah juga diminta membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik Selaata yang kotroversial, dan membentuk lembaga antirasuah.

Mustapha Adib yang kembali dari Jerman ke Lebanon pada Senin (1/9), harus mengamankan dukungan politik untuk susunan kabinetnya. Proses ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Tapi Macron menetapkan tenggat waktu selama hanya dua pekan.

“Tantangannya sangat besar dan tidak bisa ditunda lagi,” kata Adib usai melakukan safari politik di Beirut, Rabu (3/9).

Putaran terakhir perundingan antara Lebanon dan IMF berlangsung Mei silam, namun berakhir dini di bulan Juli, ketika pemerintah gagal bersepakat dengan oposisi dan bank-bank Lebanon seputar angka kerugian di sektor perbankan, yang membiayai sebagian besar utang pemerintah yang kini setinggi langit

Dukungan Hizbullah dan partai Kristen

Mohanad Hage Ali, peneliti di Carnegie Middle East Center mengatakan reformasi yang diusulkan Prancis akan mengancam kekuasaan elit politik dan menempatkan mereka dalam pengawasan transaksi keuangan menyusul dugaan korupsi.

“Reformasi ini menggeser politik dari rejim lama yang melihat layanan masyarakat sebagai pemborosan, menuju ekonomi baru, di mana praktik-praktik lama tidak lagi bisa dilanjutkan,” kata dia.