Reformasi Lebanon Pangkas Kekuasaan Elite Politik

Paket kebijakan usulan Prancis antara lain mengupayakan perundingan dengan Dana Moneter Internasional. Langkah itu harus diambil untuk menyelamatkan perekonomian yang ambruk. Pemerintahan baru Lebanon juga didesak melakukan reformasi yang tertunda selama bertahun-tahun.

Dalam kunjungannya ke Beirut, Selasa (2/9), Presiden Prancis Emmanuel Macron melayangkan peringatan kepada elit Lebanon agar mendukung reformasi, atau terancam mendapat sanksi. Tenggat paling lambat untuk mengadopsi paket reformasi itu adalah akhir Oktober mendatang.

Macron yang juga mengawal upaya internasional untuk membantu Lebanon berhasil melobi elit politik untuk menyetujui Duta Besar Lebanon untuk Jerman, Mustapha Adib, sebagai calon tunggal perdana menteri.

Dalam waktu 15 hari setelah pembentukan kabinet, pemerintah Lebanon harus menentukan jendela waktu untuk perundingan dengan IMF.

Tenggat waktu yang ketat untuk reformasi

Saat ini sistem perbankan di Lebanon sedang lumpuh. Sementara nilai tukar mata uang Pound Lebanon terus menukik dan ketegangan sektarian semakin meningkat. Situasi muram itu bertambah parah ketika pelabuhan Beirut meledak dan menewaskan 190 penduduk dan menciptakan kerugian senilai USD 4,6 miliar.

Menurut rancangan peta jalan damai yang diterima kantor berita Reuters, Prancis menuntut pemerintahan baru Lebanon menerapkan UU Pengawasan Arus Modal yang sudah disetujui IMF, mengaudit bank sentral dan mereformasi industri kelistrikan yang hingga kini belum mampu menjamin pasokan energi selama 24 jam untuk enam juta penduduk Lebanon.