Survei Terbaru: Muslim Amerika Lebih Peduli tentang Hak Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah survei daring yang dilakukan oleh koalisi organisasi-organisasi Muslim di Amerika Serikat (AS) menyatakan, Muslim AS lebih peduli tentang hak-hak sipil, perawatan kesehatan, dan reformasi pendidikan daripada kebijakan luar negeri. Survei tersebut diadakan selama lima bulan dan telah mengumpulkan pendapat dari sekitar 1.500 responden dari orang-orang Muslim kulit hitam, Arab, Timur Tengah, Asia Selatan dan Muslim kulit putih Amerika.

Menurut survei tersebut, lebih dari 80 persen responden mengatakan mereka merasakan persoalan tentang kebijakan dan hak-hak sipil paling penting bagi mereka. Survei yang dilakukan di 45 negara bagian itu juga menemukan lebih dari 65 persen responden menganggap perawatan kesehatan sebagai prioritas kebijakan utama.

Selama konferensi pers daring dalam mengumumkan temuan tersebut, Selasa (25/8), direktur eksekutif di Jetpac, Mohammed Missouri, menyoroti fakta kebijakan luar negeri tidak menjadi prioritas utama di antara kelompok usia manapun. Jetpac merupakan salah satu organisasi Muslim yang menyelenggarakan jajak pendapat ini.

"Meskipun media dan partai politik dan kelompok advokasi yang berbeda secara tradisional memperlakukan komunitas kami sebagai monolit dari pemilih isu tunggal dalam kebijakan luar negeri, menurut saya survei ini menunjukkan dengan sangat jelas kebijakan luar negeri bukanlah isu utama untuk generasi atau kelompok usia mana pun. dari orang-orang yang kami survei. Saya pikir apa yang sebenarnya ditunjukkan adalah umat Islam peduli dengan berbagai masalah," kata Missouri, dilansir di Middle East Eye, Rabu (26/8).

Namun demikian, lebih dari 60 persen responden mengatakan mereka ingin melihat perubahan kebijakan pada apa yang disebut "Muslim Ban" oleh pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut melarang pelancong dari beberapa negara mayoritas Muslim dari pertimbangan mendapatkan visa AS.

Responden yang berusia di atas 70 tahun tampaknya memprioritaskan reformasi larangan Muslim. Lebih dari 75 persen setuju mereka ingin melihat kebijakan tersebut diubah.

Selama konferensi daring yang dijuluki KTT Sejuta Suara Muslim bulan lalu, calon presiden Joe Biden berjanji akan mengakhiri kebijakan larangan Muslim pada hari pertama menjabat, jika kelak terpilih sebagai presiden. Biden juga berjanji mengambil inisiatif hak-hak sipil seperti mengesahkan undang-undang kejahatan rasial seperti halnya Jabara-Heyer No Hate Act dan End Racial and Religious Profiling Act, isu-isu yang penting bagi Muslim Amerika.

Hasil survei yang diumumkan itu juga menunjukkan Muslim Amerika di Florida, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Texas dan Virginia, memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang di seluruh negeri. Mereka melaporkan hak-hak sipil, perawatan kesehatan, imigrasi dan pendidikan adalah bidang perhatian terbesar mereka.